SAMARINDA — Angka kemiskinan masih tinggi, infrastruktur yang belum merata, hingga masalah air bersih dan banjir masih menjadi masalah krusial yang urung teratasi. Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kaltim menilai semua itu tak bisa lagi ditanggapi setengah hati. Pemerintah provinsi diminta segera bergerak cepat, tepat, dan terstruktur.
Nurhadi Saputra, juru bicara Fraksi PPP–Demokrat, menyebut persoalan penting yang selama ini terus bergema dari masyarakat. Mulai dari banjir di Sangatta dan Balikpapan, hingga jalan rusak di Teluk Pandan dan akses pendidikan menengah di Balikpapan yang timpang.
“Persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat yang disuarakan melalui kami,” tegas Nurhadi dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025). Rapat tersebut membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
Pemerintah daerah, kata Nurhadi, tak boleh mengabaikan dampak sosial dari ketimpangan pembangunan. Ia mencontohkan krisis air bersih di Balikpapan yang selama ini hanya bergantung pada waduk tadah hujan, atau gedung SMA/SMK yang tak sebanding dengan lulusan SMP di kota tersebut.
Tak hanya itu, Fraksi PPP–Demokrat juga menyentil buruknya perencanaan belanja daerah. Dari anggaran Rp22,19 triliun, hanya Rp20,46 triliun yang terealisasi. “Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama. Meski ada peningkatan total, beberapa komponen pendapatan belum menyentuh target,” ujar Nurhadi mengingatkan.
Isu kemiskinan pun kembali ditegaskan. Berdasarkan data terakhir, jumlah warga miskin di Kaltim mencapai 221.340 jiwa atau 5,78 persen. Enam kabupaten/kota berada di atas rata-rata provinsi, seperti Mahakam Ulu (10,75%) dan Kutai Barat (9,56%).
“Ini menjadi PR besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui intervensi sosial dan ekonomi yang terstruktur,” ujarnya.
Di ujung pandangannya, Fraksi PPP–Demokrat mengingatkan satu hal mendasar, arah pembangunan Kaltim harus dikaji ulang. Apalagi Pilkada serentak semakin dekat. Sinkronisasi antara visi kepala daerah, rencana jangka menengah daerah dan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, perlu disusun kembali secara cermat dan kolektif. (adv/dprd kaltim)
