SANGATTA – Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur meminta agar Pemda mengutamakan alokasi belanja untuk program-program yang dapat mengatasi masalah stunting dan kemiskinan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Fraksi ini mengusulkan agar alokasi belanja operasi yang mencapai 5,603 triliun rupiah, yang mencakup 50% dari total anggaran daerah, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk program-program strategis.
Hj. Hasna, perwakilan Fraksi Golkar, menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif untuk mendukung pengentasan stunting dan peningkatan gizi.
“Kami meminta agar Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi, yang menjadi masalah mendesak di daerah kita,” ujarnya dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Ia menekankan, masalah kemiskinan juga harus menjadi perhatian utama dalam pengalokasian anggaran.
“Kami ingin memastikan dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.
Selain itu, Ia juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih fokus dalam menanggulangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru.
“Kami berharap agar Pemda dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk menciptakan peluang kerja dan memberikan keterampilan kepada masyarakat,” ungkapnya. (yud/adv/dprd kutim)
