Potensi dan Tantangan APBD 2025 Kutai Timur: Pendapatan Rp 11,15 Triliun, Belanja Rp 11,13 Triliun

SANGATTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari Fraksi Nasdem DPRD Kutim. Dalam rapat paripurna, Jumat (22/11/2024).

Kajan Lahang, perwakilan Fraksi Nasdem, menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran besar ini untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 11,151 triliun dan belanja daerah Rp 11,136 triliun, ini adalah peluang besar untuk membangun daerah secara signifikan, asalkan dikelola secara efektif,” ujar Kajan.

Pendapatan daerah Kutai Timur meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan sah lainnya. Namun, tantangan besar ada pada pengelolaan belanja daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Kajan juga menggarisbawahi alokasi Rp 15 miliar untuk penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, investasi ini harus mampu memberikan dampak nyata pada perekonomian lokal.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan kontribusi yang signifikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan visi pembangunan daerah, “Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan,” harus menjadi pedoman dalam semua perencanaan anggaran.

“Visi ini harus diterjemahkan dalam program-program konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Fraksi Nasdem juga menaruh perhatian pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan besaran anggaran ini, Kajan menilai perlu adanya pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan.

“Kami akan terus mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan R-APBD agar semua berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.

Dengan optimisme, Fraksi Nasdem berharap pengelolaan anggaran yang baik dapat menjadi katalis untuk pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur.

“Kami percaya, dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, tahun 2025 bisa menjadi momen penting dalam sejarah pembangunan Kutai Timur,” pungkasnya. (yud/adv/dprd kutim)

POPULER
Search