BALIKPAPAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (23/7/2025), membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kaltim, Ujang Rachmad. Turut hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, anggota Banggar, serta perwakilan dari TAPD dan instansi terkait lainnya.
Ekti menyebut, Banggar telah menyusun simulasi laporan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan LKPJ Pansus, dengan asumsi perubahan yang minim. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi dan validasi teknis agar laporan bisa segera dibawa ke forum paripurna.
“Ini bukan hanya pertanggungjawaban, tapi pondasi fiskal untuk tahun anggaran berikutnya,” kata Ekti.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti sejumlah persoalan, termasuk penurunan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil IUPK tambang yang terdampak turunnya harga komoditas. Ia meminta pemerintah daerah bersikap realistis terhadap potensi pendapatan dan memperketat kebijakan anggaran.
Ia juga menyoroti belum terealisasinya PAD dari sektor alat berat di Paser dan Kukar karena belum adanya regulasi yang mengakomodasi Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2024. Hasanuddin mendorong agar NJAB diakomodasi melalui Peraturan Gubernur sebagai langkah menutup potensi defisit.
Selain itu, ia mengkritik minimnya kontribusi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dana beasiswa stimulan 2020–2023 senilai Rp 3,5 miliar yang masih tertahan dan belum disalurkan ke penerima.
Banggar DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan arah kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (adv/dprd kaltim)
