SANGATTA – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengkritisi alokasi belanja operasi yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan pada rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, Mulyana, perwakilan dari Fraksi GAP, menegaskan pentingnya memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan hanya berfokus pada belanja rutin.
Dalam APBD 2025, belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp.5,603 triliun, yang mencakup sekitar 50,3% dari total belanja daerah. Anggaran ini mencakup pengeluaran untuk gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta biaya operasional lainnya. Mulyana menyatakan, meski pengeluaran untuk kebutuhan operasional sangat diperlukan, proporsi belanja pegawai yang terlalu besar bisa mengurangi ruang bagi pengembangan sektor-sektor yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Alokasi belanja operasi yang terlalu besar, terutama untuk gaji pegawai, berpotensi mengurangi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Mulyana.
Fraksi Gelora Amanat Perjuangan juga mengingatkan, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Mulyana mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami berharap agar belanja daerah lebih difokuskan pada program-program yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya pada kegiatan rutin yang tidak langsung meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya. (yud/adv/dprd kutim)
