SANGATTA – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Jumat (22/11/2024), Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya alokasi belanja daerah yang berkeadilan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur untuk tahun anggaran 2025. Pandi Widiarto, perwakilan Fraksi Demokrat, menyoroti bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berpandangan, alokasi belanja daerah harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berfokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung pada kehidupan sehari-hari,” ujar Pandi dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmy, serta 23 anggota dewan lainnya.
Fraksi Demokrat mengungkapkan dukungan terhadap anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Pandi meyakini bahwa investasi di sektor-sektor tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kutai Timur.
“Kami percaya bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan adalah investasi yang sangat penting untuk pembangunan sumber daya manusia,” tambahnya.
Namun, Pandi juga mengkritisi ketimpangan dalam alokasi belanja daerah, di mana belanja operasional masih jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Menurutnya, hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan matang dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya dapat lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Belanja operasional yang lebih besar menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami mengusulkan agar belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, dapat lebih diutamakan,” kata Pandi.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar pemerintah daerah menambahkan anggaran untuk program-program prioritas yang dapat mendukung konektivitas antar desa dan kecamatan, serta memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan infrastruktur yang lebih merata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” jelas Pandi.
Selain itu, Pandi juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran, seperti program hiburan dan bimbingan teknis pegawai, yang perlu dievaluasi agar lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pada program-program yang tidak memberikan hasil maksimal, sehingga anggaran bisa digunakan dengan lebih efektif,” tegas Pandi.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. “Masyarakat harus tahu bagaimana anggaran mereka digunakan dan apa hasilnya. Kami akan terus mengawal proses pengelolaan anggaran agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (yud/adv/dprd kutim)
