SAMARINDA — Penanganan stunting di Kaltim masih menjadi perhatian serius. Meskipun angka prevalensi mulai menunjukkan penurunan, masalah ini urung selesai. Langkah penguatan dinilai tetap harus dikejar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai, stunting tidak cukup diselesaikan dengan pemberian gizi tambahan. Menurutnya, pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh, diawali kesadaran masyarakat, hingga perbaikan layanan kesehatan dasar.
“Kami terus mendorong agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin di posyandu. Ini bukan hanya soal pemberian makanan tambahan, tetapi juga pemantauan kesehatan anak secara berkala agar tumbuh kembangnya optimal,” kata Damayanti.
Dalam hal ini, kesadaran orang tua menjadi fondasi penting dalam pencegahan stunting. Tanpa peran aktif keluarga utama, upaya pemerintah tidak akan berjalan maksimal. Pemeriksaan rutin di posyandu harus menjadi budaya, bukan pilihan sesekali.
DPRD Kaltim, lanjut Damayanti, berupaya terus memperkuat dukungan kebijakan. Termasuk pengalokasian anggaran untuk program kesehatan ibu dan anak. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan penanganan stunting di Kaltim.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kaltim mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan kuat. DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penanganan stunting,” tegasnya.
Meski prevalensi stunting sudah menurun, Damayanti mengingatkan bahwa tantangan di lapangan tetaplah masiv. Masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya pemeriksaan rutin. Terpenting, akses layanan kesehatan pun belum sepenuhnya merata.
Namun, jika semua pihak bergerak bersama, target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2025 bukan hal yang mustahil. Sinergi pemerintah, DPRD dan masyarakat harus diperkuat. DPRD Kaltim juga tidak hanya fokus pada kebijakan di atas kertas, tetapi juga akan mengawasi pelaksanaannya. Kepedulian bersama diharapkan mampu menciptakan generasi Kaltim yang lebih sehat dan berkualitas. (adv/dprd kaltim)
