BALIKPAPAN – Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim, Riza Indra Riadi menekankan, data yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus selalu diperbarui. Update data itu menurut dia harus terus dilakukan. Karena seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi, data juga pasti berubah.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Evalusi Monitoring Center Aplikasi Sentra Analitik Data (Senada) di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Rabu (11/10/2023).
“Katanya Senada ini sudah dikembangkan 6 bulan, itu masih baru. Semua perlu diperbarui. Gojek dan Tiktok sampai saat ini masih ada dan selalu diperbarui,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim ini juga mengepresiasi hadirnya aplikasi Senada sebagai dasboard analitik berbasis warehouse yang dapat menampung seluruh data tematik sektoral dari Perangkat Daerah (PD).
“Pengumpulan data itu, ujungnya bisa digunakan oleh umum untuk diakses. Baik pemda, swasta, dan masyarakat,” tambahnya lagi.
Ia berharap, dengan adanya Sentral Analitik Data dapat membantu kebutuhan data pemerintah. Agar akses data dapat lebih cepat dan pengambilan keputusan pun juga lebih tepat.
Meski demikian, ia mengakui proses pengumpulan data memang cukup sulit. Ia pun menyalurkan energi penyemangat kepada Diskominfo Kaltim sebagai koordinator dan wali data Pemerintah Provinsi agar selalu bersemangat dalam menjalankan tugasnya.
“Pengumpulan data itu saya akui, ngalih (sulit). Tapi itulah perjuangan. Kerjakan saja apa yang menjadi tugas kita. Terus semangat! ” serunya.
Dalam kesempatan itu, Riza juga menekankan pentingnya pengelolaan data. Tidak semua data dapat dibagikan kepada publik. Ada data-data yang dikecualikan demi menjaga keamanan dan situasi kondusif di daerah. Juga untuk menjaga ancaman dari pihak lain yang sengaja mencari celah untuk kepentingan pribadi.
“Karena pernah terjadi, data yang sebenarnya masih ditindaklanjuti. Tapi dimanfaatkan oknum lain untuk menekan dan memeras kita. Itu yang perlu diwaspadai,” pesan Asisten 3 tersebut.
Terakhir, ia juga berpesan agar data yang ada harus dipastikan benar-benar sesuai kebutuhan. Serta menjadi bahan dasar pemerintah dalam pengambilan kebijakan.
“Jangan sampai data yang ada hanya menjadi keranjang sampah besar yang tidak terpakai,” tutupnya. (adv/nk/diskominfo kaltim)