SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota di wilayahnya menerima tambahan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXX. Sebanyak 35 PNS yang telah menyelesaikan pendidikan IPDN kini siap memperkuat pelayanan publik di Kaltim.
Serah terima ini digelar di ruang utama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, dengan prosesi yang dipimpin oleh Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, pada Rabu (30/10/2024). Dalam acara tersebut, Deni Sutrisno menegaskan bahwa peningkatan jumlah lulusan IPDN yang dialokasikan tahun ini memberikan keuntungan bagi Pemprov Kaltim dan pemerintah daerah lainnya di provinsi ini.
Menurut Deni, alokasi lulusan IPDN tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. “Alhamdulillah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim mendapatkan alokasi dari Angkatan XXX ini sebanyak 35 orang,” ujarnya.
Secara nasional, dari 1.410 usulan kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah seluruh Indonesia, sebanyak 721 formasi telah dialokasikan di tahun 2024. Sebelumnya, pada 2023, alokasi nasional hanya mencapai 534 orang dari jumlah usulan yang sama. Deni menjelaskan bahwa dari total 35 lulusan yang ditempatkan di Kaltim, 5 di antaranya akan bertugas di instansi pusat. Sedangkan sisanya tersebar di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan 7 orang di Pemprov Kaltim dan sisanya ke kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa lulusan Angkatan XXX ini berbeda dari Angkatan XXXI. “Lulusan Angkatan XXX telah berstatus PNS dan telah melaksanakan orientasi tugas selama satu tahun,” tambahnya. Dengan demikian, mereka diharapkan bisa segera beradaptasi dan menjalankan tugas dengan optimal.
Rincian distribusi penempatan 35 PNS ini menunjukkan keselarasan antara kebutuhan daerah dengan alokasi yang diberikan. Di tingkat pemerintah provinsi, 7 orang akan bekerja untuk Pemprov Kaltim, sementara selebihnya ditempatkan di berbagai kabupaten/kota, termasuk Samarinda (4 orang), Balikpapan (3 orang), dan daerah lainnya seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur masing-masing dua orang. (adv/diskominfo kaltim)
