SAMARINDA. Seolah tidak pernah henti-hentinya mengulas tentang bahaya terhadap kesalahan masyarakat mengkonsumsi informasi, Rusman Ya’qub, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PPP minta agar kita jeli melihat permasalahan yang kerap timbul akibat kesalahan merespon informasi yang didapat.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim dalam kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) tentang layanan informasi publik yang digelar di Kantor DPW PPP Kaltim Jl. Juanda No. 25 Samarinda, Senin 29 Agustus 2022, menekankan pentingnya masyarakat khususnya di Samarinda agar benar-benar menyeleksi informasi yang diterima. Harapannya tidak dikonsumsi dengan cepat tanpa melakukan check and recheck terlebih dahulu kebenaran berita dan asal sumber berita atau informasi tersebut.
“Oleh karena itu pentingnya kita mengerti mana berita atau informasi hoax dan mana yang tidak. Banyak sekali berita yang masuk ke kita dan ada kecendrungan kita tidak mampu mengenali dengan baik mana berita yang benar dan mana yang salah,” ujar Rusman.
Lebih jauh Rusman menggambarkan jika saat ini masih berlangsungnya konfik antar kelompok dengan menggunakan isu politik sebagai ajang saling menyerang dengan menggunakan perangkat media sosial sepagai wilayah perseteruan yang hingga kini belum juga selesai. Konflik dengan menggunakan media sosial sebagai wadah berseteru antara dua kelompok pendukung capres di pemilu lalu (2019) sangat memprihatinkan. Padahal dua figur yang didukung antara Prabowo dan Jokowi sudah bersatu tetapi polarisasi kelompok masih kuat.
“Sampai hari ini perseteruan antara ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih saja terjadi dan belum berhenti, padahal Jokowi sudah mau berakhir (sebagai Presiden, red),” ungkapnya.
Dengan fenomena merebaknya hoax untuk kepentingan tertentu tersebut cenderung menggerus tatanan etika dan moral di tengah masyarakat.
“Seringkali kita tidak lagi mengindahkan etika sosial. Dah hari ini sudah semakin memudar bahkan hilang dari akar budaya ketimuran kita,” jelas Rusman
Sementara itu acara Sosper tentang layanan informasi publik ini juga disampaikan oleh narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP) Kaltim, Muhammad Haidir. (nk)
