SAMARINDA – Tren positif transparansi publik terus menguat di Kalimantan Timur. Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah badan publik berpredikat Informatif serta menurunnya kasus sengketa informasi dalam lima tahun terakhir.
Komisi Informasi (KI) Kaltim mencatat, pada 2023 hanya 25 badan publik yang meraih predikat Informatif. Jumlah tersebut naik menjadi 54 pada 2024, dan melonjak hingga 82 pada 2025. Lonjakan ini dinilai sebagai bukti semakin kuatnya komitmen lembaga dan pemerintahan di berbagai tingkatan agar menghadirkan keterbukaan.
Tidak hanya di tingkat provinsi, semangat transparansi juga hidup di desa. Desa Tengin Baru (PPU) pada 2022, Desa Bhuana Jaya (Kukar) pada 2023, dan Desa Batuah (Kukar) pada 2024 menjadi contoh nyata bagaimana budaya keterbukaan dapat tumbuh dari akar rumput.
Ketua Komisi Informasi Kaltim, Imran Duse, menegaskan keterbukaan informasi publik adalah hak dasar masyarakat sekaligus nafas demokrasi.
“Kalimantan Timur siap menjadi rujukan nasional dalam pembangunan ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, Sabtu (4/10/25).
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro memberikan apresiasi terhadap konsistensi Kaltim. Ia menyebut capaian ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain.
“Apa yang ditunjukkan Kalimantan Timur patut menjadi contoh bagi daerah lain. Semakin banyak badan publik yang terbuka, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.
Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kaltim 2025 yang digelar di Samarinda menjadi momentum perayaan sekaligus refleksi perjalanan keterbukaan di Bumi Etam. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkopimda, DPRD Kaltim, para penerima penghargaan, serta tamu undangan lainnya. (yud)
