SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya peran legislatif sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam mendukung keberhasilan program-program strategis daerah.
Menurutnya, program seperti Gratispol (pendidikan gratis) dan Jospol (jaminan sosial politik) tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan pelaksanaan teknis, tetapi juga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara semua pihak.
“Legislatif bukan hanya pengawas, tapi juga jembatan informasi. Kami pastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab melalui kebijakan yang konkret,” ujar Ekti.
Ia menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kebijakan secara jelas kepada publik agar proses pembangunan dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat secara luas.
“Yang paling penting adalah masyarakat memahami bagaimana prosesnya berjalan. Itulah tugas kami, menyampaikan dan menjelaskan apa yang sedang dikerjakan pemerintah,” ucapnya.
Ekti mencontohkan percepatan program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru sebagai isu prioritas yang sedang dikawal oleh DPRD. Ia menyadari bahwa ekspektasi publik sangat tinggi, namun menekankan bahwa setiap program memerlukan proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai mekanisme.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada tahapan berjenjang yang harus ditempuh, dan kami hadir di DPRD untuk memastikan proses itu berjalan dengan benar,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa program pendidikan gratis telah dimasukkan ke dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. DPRD, menurutnya, akan terus memantau dan mengawal proses distribusi anggaran agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan distribusi anggaran berjalan optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Ekti menilai bahwa keberhasilan program-program strategis sangat bergantung pada hubungan yang solid antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, partisipasi publik akan meningkat, dan dukungan terhadap kebijakan pun akan menguat. (adv/dprd kaltim)
