JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim yang berlokasi di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Agenda ini bertujuan mengevaluasi sarana dan prasarana aset pemerintah daerah serta memperkuat sinergi antar-institusi di wilayah Jabodetabek.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Turut hadir pula beberapa anggota Komisi III seperti Jahidin, Subandi, dan Abdul Rahman Agus. Mereka disambut oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi Badan Penghubung, Endang Sri Wahyuni, beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Reza menegaskan pentingnya Badan Penghubung sebagai front-liner dalam menjalin komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan pusat serta instansi lain. “Badan Penghubung harus jadi garda depan sinergi antarwilayah dan representasi Kaltim di tingkat nasional,” ujarnya. Ia juga menekankan tentang pentingnya keberadaan media informasi, seperti videotron dan digital signage, untuk memperluas jangkauan promosi daerah.
Pada aspek sosial, Wakil Ketua Komisi III ini turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi asrama mahasiswa Kaltim di ibu kota. Ia berharap Badan Penghubung dapat berperan sebagai “orang tua asuh” sekaligus pendamping mereka selama menempuh studi di Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti peran strategis Badan Penghubung sebagai pusat koordinasi antarsektor. Ia meminta penjelasan terkait arah kebijakan, prioritas program, serta rincian anggaran Tahun Anggaran 2025. “Kami perlu memahami arah strategis dan nilai anggaran agar fungsi pengawasan DPRD berjalan optimal,” tegasnya.
Hasanuddin juga meminta evaluasi terhadap fasilitas pendukung, termasuk akomodasi transit untuk pejabat dan mahasiswa, serta forum komunikasi lintas daerah. Beliau berharap pelayanan yang diberikan tetap profesional, mencerminkan citra Pemerintah Provinsi Kaltim, dan mampu mendukung kampanye program unggulan seperti Gaspol dan Jospol melalui platform promosi yang modern.
Menanggapi arahan tersebut, Endang Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pada Tahun 2025, Badan Penghubung menerima alokasi anggaran senilai Rp 17 miliar. Pembiayaan digunakan untuk dua program utama: pelayanan penghubung dan program penunjang. “Program ini mencakup fasilitasi teknis bagi pejabat, pengelolaan mess, kerja sama lintas lembaga, dan promosi potensi daerah lewat anjungan Kaltim di TMII serta media informasi di Jabodetabek,” papar Endang.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kontrol DPRD terhadap aset, sekaligus memperkuat peran promosi dan fasilitasi Badan Penghubung, agar optimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga Kaltim. (adv/dprd kaltim)
