SALAH satu mimpi terbesar Jokowi meninggalkan legacy bagi Indonesia adalah dengan membangun Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Total cuan yang diperlukan membangunnya segede Rp 466 Triliun. Angka itu 20 kali lipat dari APBD Kaltim 2024 yang hanya sebesar Rp 20 triliun.
Dari awal, Jokowi memastikan, pembangunan IKN tak banyak menggunakan APBN, yakni hanya Rp 89,4 triliun saja. Dari pihak swasta sebesar Rp 253,4 triliun, dan dari BUMN dan BUMD Rp 123,2 triliun.
Prokontra mewarnai rencana gila proyek tersebut. Maklum, rencana itu digulir 2021, atau setahun setelah masa pemulihan pandemik Covid-19 yang menghancurkan roda ekonomi.
Jokowi berjanji, akan menarik investor asing sebanyak-banyaknya. Pemerintah pun lobi-lobi kesana kemari, mencari investor asing. Namun faktanya, belum satupun investor asing yang berminat menanamkan uangnya di IKN.
Hingga awal Juli 2024, perkembangan konstruksi infrastruktur Batch I Ibu Kota Nusantara (IKN), secara agregat telah menyentuh angka 86 persen. Tahap 1 dibagi tiga batch, yang pertama dikerjakan sejak 2022 itu sampai saat ini sudah sampai 89 persen lebih. Rencana induk pembangunan IKN diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa IKN dibangun mulai 2022 sampai dengan 2045.
Dalam kurun 2 tahun terakhir hingga akhir Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan. Fasilitas Istana Negara dan Istana Garuda di IKN telah sampai pada tahap finishing.
Untuk infrastruktur air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan pembangunan bendungan Sepaku Semoi dan Inteks Sepaku sebagai sumber air baku. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Sepaku berkapasitas 300 liter/detik, pipa transimisi 16 kilometer, reservoir dan pipa distribusi 22 km.
SPAM Sepaku tahap I telah siap melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.
PUPR juga telah mengerjakan konektivitas jalan tol menuju IKN yang kini mencapai hampir 90 persen rampung. Selain itu, pengerjaan sebanyak 36 unit rumah di Komplek Rumah Tapak Jabatan Menteri telah merampungkan fasilitas Club House dan sebanyak 14 unit rumah telah diisi perabotan.
Seluruh bangunan tersebut telah tersambung dengan suplai air, listrik, telekomunikasi, dan dukungan Pertamina berupa gas. Pada tahap 1 ini ada batch 2 yang sudah sekitar 50 persen, batch 3 yang baru ditandatangani berkisar 10 persenan.
Berkelanjutan atau tidak megaproyek IKN berada di pundak Prabowo, presiden selanjutnya dan kepada kebijakan presiden-presiden selanjutnya. Sebab, pemindahan ibu kota diperkirakan memakan waktu hingga 23 tahun.
Tentu, diperlukan dana yang tebal untuk menyelesaikan IKN. Semua tergantung kondisi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Termasuk, berhasil tidaknya pemerintahan masa mendatang menggandeng investor asing masuk.
Keraguan proyek IKN bakal tidak berlanjut kian kencang. Desas desusnya, Prabowo sendiri enggan berkantor di sana. Di berbagai media sosial, pandangan-pandangan maupun isu-isu soal itu santer terdengar. Belum pasti memang.
Namun, akan disayangkan jika proyek besar itu akan berhenti di tengah jalan. Jokowi memang bukan Roro Jonggrang yang meminta Bandung Bondowoso membangunkan seribu candi dalam 1 malam. Namun setidaknya, Jokowi berharap, IKN tak bakal menjadi candi.
Ya, sebuah candi yang hanya dikenang sebagai sejarah saja. (*)
