SANGATTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kutai Timur menggarisbawahi pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan Fraksi PKS, Syaiful Bakhri, mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah pada Rancangan APBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mencapai Rp 11,151 triliun. Namun, ia menilai PAD yang hanya menyumbang Rp 358,388 miliar dari total tersebut masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.
“Pendapatan asli daerah saat ini masih jauh dari optimal. Pemerintah perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru, memperluas basis pajak, dan memaksimalkan retribusi yang selama ini belum tergarap dengan baik,” jelas Syaiful dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024).
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD, terutama untuk meningkatkan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pelayanan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan APBD yang besar, kita perlu memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Selain itu, Syaiful menekankan perlunya pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan, termasuk fasilitas pasar tradisional dan akses jalan yang lebih baik. Menurutnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya pengendalian sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar terealisasi.
“Kami berharap program-program yang direncanakan dapat berjalan efektif sehingga anggaran yang tidak terserap dapat diminimalisir,” tambahnya.
Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Kami ingin melihat dampak nyata dari alokasi anggaran ini untuk masyarakat, sehingga kesejahteraan warga Kutai Timur dapat meningkat secara signifikan,” pungkas Syaiful. (yud/adv/dprd kutim)
