Duit yang Dikorupsi Kepala Dinas PLTR Dikembalikan Lagi ke Kas Pemkab Kutim

Ilustrasi uang. (foto: istimewa)

SAMARINDA. Upaya pemberantasan korupsi di wilayah kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) dilakukan, tak sekadar berfokus pada pengungkapan kasusnya.

Aparat juga berupaya mengembalikan duit yang sudah berusaha dicuri dari negara. Setidaknya, ada uang negara senilai Rp1 miliar dari tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan mantan kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) Kutim. Uang hasil tipikor tersebut telah diserahkan ke kas daerah Pemkab Kutim, Rabu (2/2/2022).

Kepala Kejari Kutim, Henriyadi W Putro mengatakan, penyerahan tersebut sebagai bentuk pengembalian uang negara yang berhasil diselamatkan pihaknya. “Karena ada perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, maka uang tersebut harus dikembalikan,” ucapnya, dikutip NU Kaltim dari siaran resmi Rabu (2/2/2022).

Uang itu terkumpul setelah pelaku tipikor mempertanggungjawabkan perbuatan dengan mengembalikan kerugian negara. Kemudian uang yang dikembalikan itu menjadi barang sitaan kejaksaan. Selanjutnya Kejari mengembalikan uang tersebut kepada negara, yaitu kepada Pemkab Kutim.

Henriyadi mengatakan, uang yang dikembalikan senilai Rp 1 miliar. Pelakunya mantan kepala Dinas PLTR Kutai Timur Ardiansyah Asim, kini sudah menerima hukuman atas perbuatannya. Pada 22 Februari 2021, Pengadilan Tipikor Samarinda menjatuhkan vonis penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider kurungan 2 bulan.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman yang datang langsung mewakili pemerintah menerima uang tersebut. Ia mengapresiasi kinerja Kejari terhadap kasus tipikor di Kutim. Terutama karena telah berhasil menyelamatkan keuangan daerah dari pelaku korupsi.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejari untuk penanganan korupsi di Kutim. Mewakili pemerintah dan masyarakat Kutim saya berterima kasih atas hal ini,” ucap orang nomor satu Kutim itu.

Selain itu, ia juga bersyukur adanya kebijakan baru terhadap uang sitaan kasus tipikor. Kini uang daerah yang dikorupsi dapat kembali ke daerah setelah menjadi barang sitaan. Sebelumnya pengembalian uang negara langsung ke pemerintah pusat, tidak diketahui kapan uang tersebut kembali ke daerah. “Kebetulan sumbernya dari APBD Kutim dan sekarang bisa kembali ke kas daerah pula,” tuturnya. (nk/adv/diskominfokaltim)

POPULER
Search