SAMARINDA – Aliansi Mahasiswa untuk Kalimantan Timur (Kaltim) Sejahtera menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu (11/6/2024) pukul 14.00 WITA. Aksi ini membawa lima poin tuntutan sekaligus menyampaikan dukungan terhadap program kerja 100 hari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Koordinator lapangan aksi, Kholis, menegaskan bahwa aliansi mahasiswa siap mengawal dan mendukung program-program unggulan pemerintah, khususnya program Gratispol (gratis biaya sekolah dan pelayanan kesehatan).
“Pemuda, mahasiswa, dan lapisan masyarakat harus bersama-sama menyukseskan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama program gratispol,” ujar Kholis saat konferensi pers.
Aliansi juga memberikan apresiasi terhadap kerja nyata yang telah dilakukan pasangan gubernur dan wakil gubernur, serta menyatakan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program-program tersebut.
“Kami memberikan dukungan penuh atas 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Bentuk dukungan itu kami wujudkan melalui pengawalan dan partisipasi aktif sebagai pemuda,” tambah Kholis.
Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sebagai bentuk protes, melainkan wujud dukungan dan dorongan moral dari pemuda Kaltim.
“Ada harapan besar terhadap visi dan misi yang dibangun untuk kemajuan Kalimantan Timur,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Laura, menyampaikan bahwa program Gratispol akan segera dijalankan dalam waktu dekat.
“Program Gratispol melalui Biro Kesra sudah siap dijalankan. Untuk bidang pendidikan, anggarannya juga telah disiapkan,” jelas Laura di hadapan perwakilan massa aksi.
Berikut lima poin tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa untuk Kaltim Sejahtera:
1. Meminta Pemprov Kaltim untuk merangkul semua elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat dalam menyukseskan program Gratispol dan Jospol.
2. Memberikan dukungan penuh dan penilaian “A” atas 100 hari kerja pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji yang dinilai berhasil merealisasikan program prioritas.
3. Mendukung Polda Kaltim untuk mengusut tuntas kasus kekerasan dan premanisme, khususnya dalam penanganan kasus Muara Kate.
4. Mendesak Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam penegakan hukum dan perbaikan lingkungan, guna mengatasi banjir dan kelangkaan sumber daya energi serta mineral.
5. Mengimbau mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap program 100 hari berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar opini. (reza)
