Menurut Indopol, berdasarkan hasil survei sekitar 62,1% publik yang mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut, menyatakan tidak setuju sebesar 51.45% dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19.92%.
Alasan publik terbagi dua kutub. Yang setuju bilang, keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis dan memberikan karpet merah anak presiden, keputusan MK tersebut menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme mengingat Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi.
Dari 52,74% publik yang mengetahui atau mendengar tentang MKMK menggelar sidang soal laporan dugaan pelanggaran kode etik, sebanyak 68,5% publik setuju MKMK menggelar sidang tersebut dan yang menyatakan tidak setuju hanya 24,9%.
Survei ini juga menunjukkan ada 46,69% publik menyatakan setuju jika Ketua MK Anwar Usman dinyatakan bersalah melanggar etik oleh MKMK. Sedangkan yang tidak setuju sebesar 21,13%. Di sisi lain, ada 43,39% setuju dan menyatakan jika keputusan MKMK tersebut akan berakibat gagalnya Gibran Rakabuming Raka gagal menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sedangkan, yang tidak setuju sebesar 25,81% dan yang tidak jawab sebesar 30.81%.
Dampak dari keputusan MK No. 90 juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja MK yakni dari 76,94% pada Oktober 2023, menjadi 58,54% pada November 2023,” katanya. Begitu juga tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan sejak Juni 2023 sebesar 11,61% di November 2023 dari 64.68% menjadi 53.07%.
Keputusan MK No. 90 juga membuat 47,42% publik menyatakan setuju bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto pascakeputusan MK melahirkan politik dinasti Presiden Jokowi, sementara yang tidak setuju hanya 28.15%.
Publik juga percaya 66,77% adanya politik dinasti dan menganggap bahwa politik dinasti adalah hal yang tidak baik dalam sistem politik Indonesia. Kondisi inilah menurut publik dalam temuan survei adalah salah satu bentuk intervensi kekuasan atau penguasa terhadap penyelenggara hukum di Indonesia.
Lain ladang lain ilalang. Beda kolam, beda ikan. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pun punya survey tersendiri. Mereka merilis survei terbaru mengenai kepuasan kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Wapres Ma’ruf Amin. Hasilnya, pemerintah mendapat 8 rapor biru dan 3 rapor merah dari responden.
Pengumpulan data survei dilakukan pada 4 hingga 15 Januari 2023. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metode survei multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200. Margin of eror survei +-2,9 persen.
Dalam survei ini, pemerintah mendapat rapor biru dan rapor merah. Rapor biru adalah jika yang puas (puas+sangat puas) lebih besar dibandingkan yang tidak puas (tak puas+sangat tidak puas), sedangkan rapor merah adalah jika yang puas (puas+sangat tidak puas) lebih sedikit dibandingkan yang tak puas (tak puas +sangat tidak puas).
Halaman Berikutnya
