SANGATTA – Di tengah hamparan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), petani sawit swadaya menghadapi tantangan berat yang mengancam keberlangsungan usaha mereka. Ketergantungan pada perusahaan besar dan ketiadaan fasilitas pengolahan mandiri membuat petani berada pada posisi tawar yang lemah. Kondisi ini mendorong Anggota Komisi B DPRD Kutim, Yusri Yusuf, untuk menyerukan pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) yang khusus menangani sawit guna mendukung kesejahteraan petani.
“Kita membutuhkan Perusda yang fokus menangani sawit. Ini penting agar harga sawit tidak anjlok saat panen raya,” ujar Yusri saat ditemui di Gedung DPRD Kutim, Rabu (13/11/2024). Sebagai politisi dari Partai Demokrat, ia menilai langkah ini sebagai solusi strategis untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dialami petani sawit swadaya.
Petani sawit swadaya di Kutim selama ini menghadapi kendala besar akibat tidak memiliki fasilitas pengolahan sendiri. Hasil panen mereka bergantung pada perusahaan besar yang memiliki lahan inti dan pabrik pengolahan. Ketergantungan ini menyebabkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang mereka jual seringkali jatuh, terutama saat musim panen raya.
“Perusahaan-perusahaan besar memiliki lahan inti sendiri, sehingga petani swadaya kesulitan menyalurkan hasil panennya. Akibatnya, harga TBS sering kali anjlok karena pasokan berlebih,” jelas Yusri.
Untuk mengatasi ketergantungan ini, Yusri menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa sawit di Kutim. Dengan membangun fasilitas seperti refinery, hasil sawit dapat diolah menjadi produk turunan seperti minyak goreng, sabun, hingga kosmetik di wilayah tersebut.
“Jika sawit diolah menjadi produk jadi di sini, nilai tambahnya akan jauh lebih besar dan manfaat ekonominya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” tegasnya.
Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai jual sawit, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Kutim. Langkah ini, menurut Yusri, harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat sektor perkebunan dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.
Selain hilirisasi, Yusri juga menyoroti ketimpangan dalam pola kemitraan antara petani sawit swadaya dan perusahaan besar. Pola ini seharusnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun realitas di lapangan sering kali merugikan petani kecil.
“Kemitraan ini seharusnya saling menguntungkan, tapi kenyataannya banyak petani yang dirugikan. Perlu ada regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak petani kecil,” tambahnya.
Ia juga mengkritik pelaksanaan harga TBS sawit yang kerap kali tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan (Disbun). Menurutnya, pengawasan harga harus diperketat agar petani tidak dirugikan oleh praktik curang.
“Kami meminta agar pengawasan terhadap harga TBS diperketat, sesuai dengan ketentuan Disbun, sehingga petani mendapat harga yang layak,” tegas Yusri.
Masalah lain yang kerap menjadi keluhan petani adalah sistem grading atau sortasi buah sawit. Standar grading yang tidak wajar sering kali membuat harga TBS yang diterima petani lebih rendah dari yang seharusnya.
“Penurunan kualitas buah yang wajar hanya berkisar 3-5 persen. Namun, banyak petani yang dirugikan karena grading yang tidak sesuai aturan,” ungkap Yusri.
Terkait kebun plasma, Yusri menegaskan pentingnya percepatan pola kemitraan inti-plasma yang adil dan transparan. Ia menyayangkan praktik kemitraan yang tidak seimbang dan sering kali merugikan petani.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kemitraan plasma-inti berjalan sesuai aturan, sehingga petani plasma mendapatkan hak mereka dengan adil,” ujarnya.
Yusri menilai bahwa pembentukan Perusda yang fokus pada sektor sawit adalah solusi jangka panjang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi petani. Perusda ini tidak hanya akan membantu stabilisasi harga TBS, tetapi juga mendorong pengembangan hilirisasi sawit di Kutim.
“Jika ada Perusda yang menangani sawit, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perusahaan besar. Ini akan memberikan petani posisi tawar yang lebih kuat,” katanya.
Yusri berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk merealisasikan pembentukan Perusda dan membangun fasilitas hilirisasi sawit. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung perekonomian daerah.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Yusri Yusuf menekankan perlunya komitmen pemerintah dan dukungan dari semua pihak untuk memperjuangkan kepentingan petani sawit swadaya di Kutim.
“Tindakan nyata diperlukan agar petani sawit dapat terus berproduksi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kerjasama semua pihak, saya yakin masa depan petani sawit di Kutim akan lebih cerah,” pungkas Yusri penuh harap. (adv/dprd kutim)
