SANGATTA – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yusri Yusuf, menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, khususnya para petani dan pelaku sektor pertanian, melalui agenda reses di wilayah Kutim. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu utama mencuat, mulai dari kebutuhan alat pertanian modern, distribusi pupuk yang bermasalah, hingga perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi.
Yusri menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai masalah yang dihadapi petani. “Kami menerima banyak keluhan dari petani, dan semua itu akan kami bahas di DPRD untuk mencari solusi yang tepat. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya kepada media, Rabu (13/11/2024).
Salah satu keluhan utama dari petani adalah kurangnya akses terhadap alat pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas. Petani membutuhkan mesin-mesin canggih seperti penggembur tanah, traktor, dan alat panen otomatis agar proses pertanian lebih efisien.
“Banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional, yang memakan waktu dan tenaga. Alat modern akan sangat membantu mereka untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja,” jelas Yusri.
Ia menambahkan bahwa pengadaan alat pertanian modern harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan untuk mendukung transformasi sektor pertanian di Kutim agar lebih maju dan berdaya saing.
Distribusi pupuk juga menjadi sorotan utama dalam dialog dengan petani. Keluhan yang sering muncul adalah sulitnya mendapatkan pupuk tepat waktu dan dengan harga terjangkau.
“Keterlambatan distribusi pupuk seringkali menghambat proses tanam petani, sehingga hasil panen menjadi kurang optimal. Ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan,” tegas Yusri.
Ia mendesak pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk berjalan lancar, termasuk mengawasi rantai distribusi agar pupuk tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.
Masalah irigasi juga menjadi perhatian serius. Banyak petani mengeluhkan buruknya sistem pengairan yang menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian, terutama saat musim kemarau.
Selain itu, risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan usaha tani. Para petani meminta pemerintah untuk menyediakan asuransi pertanian sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap kerugian yang tidak terduga.
“Asuransi pertanian bisa menjadi solusi agar petani tidak sepenuhnya menanggung kerugian ketika gagal panen. Ini perlu diprioritaskan untuk memberikan rasa aman bagi petani,” kata Yusri Yusuf.
Dalam diskusi, para petani juga mengusulkan adanya hilirisasi hasil pertanian sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan. Mereka berharap hasil panen seperti tomat, singkong, dan jagung tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan seperti saus tomat, keripik, atau tepung jagung yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Hilirisasi produk pertanian sangat penting. Ini bukan hanya soal meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka pasar baru bagi produk mereka,” ujar Yusri.
Ia menilai bahwa pengembangan hilirisasi membutuhkan dukungan pemerintah, terutama dalam hal pelatihan teknis, penyediaan alat pengolahan, dan akses pasar untuk produk olahan.
Salah satu isu krusial yang diangkat petani adalah perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Petani mengkhawatirkan lahan mereka yang rawan dijual ke perusahaan besar untuk keperluan industri atau perkebunan, sehingga mengurangi luas lahan produktif.
“Alih fungsi lahan adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan sektor pertanian di Kutim. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk melindungi lahan pertanian, misalnya melalui regulasi yang tegas,” kata Yusri.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah menetapkan zona pertanian yang dilindungi dan memberikan insentif bagi petani yang tetap mempertahankan lahannya untuk kegiatan agraris.
Yusri Yusuf menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat akan dibahas secara mendalam di Komisi B DPRD Kutai Timur. “Kami akan mengupayakan solusi konkret atas masalah-masalah ini, baik itu terkait alat pertanian, pupuk, irigasi, hilirisasi, maupun perlindungan lahan. Ini adalah bagian dari tugas kami untuk memperjuangkan kesejahteraan petani di Kutim,” tegasnya.
Ia berharap, melalui kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, sektor pertanian di Kutim dapat berkembang lebih maju dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Agenda reses ini menjadi kesempatan penting bagi masyarakat, khususnya petani, untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka secara langsung kepada anggota legislatif. Yusri memastikan bahwa aspirasi petani akan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap masukan dari masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak kepada petani. Sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus,” tutup Yusri. (adv/dprd kutim)
