SAMARINDA. Rencana Pemkot Samarinda untuk menerapkan parkir elektronik adalah langkah maju. Selain untuk menangani sembrawutnya sistim parkir di Samarinda, juga mengingat kebocoran retribusi parkir belum ketemu cara menambalnya. Yang tidak kalah penting osialisasi kepada masyarakat jadi hal yang tak boleh terabaikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Novi Marinda Putri memberikan pandangannya terkait rencana penerapan e-parkir di Samarinda. Menurutnya untuk menekan kebocoran retribusi parkir ia meyakini langkah tersebut sudah tepat dan merupakan terobosan yang memang sudah saatnya ada di Samarinda. Hal itu jika melihat kenyataanta sistim perparkiran di Ibukota Propinsi Kaltim ini masih sangat buruk. Dan setiap tahunnya pendapatan dari parkir dianggap kuran maksimal. “Sebab dengan pola parkir elektronik ini akan memudahkan pola pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” ujar Novi.
Diketahui, sejauh ini memang masih ada sedikit pembahasan terkait rencana revisi aturan parkir di Kota Tepian. Namun setelah aturan itu tuntas dibahas program parkir elektronik akan langsung diterapkan. Apalagi penerapan parkir non tunai bukan hanya pada parkir tepi jalan saja, tetapi juga di taman, pasar, dan tempat khusus parkir. Termasuk parkir otonom di mall maupun pusat perbelanjaan.
Hanya saja, lanjut Novi, harus dipastikan saat ini terrkait sosialisasi. Apakah seluruh masyarakat Samarinda sudah mengetahui rencana parkir elektronik ini? Ia hanya tak ingin program seperti ini justru kurang maksimal berjalan. “Jadi harusnya sudah ada sosialisasi yang berjalan saat ini,” katanya.
Jangan sampai nanti ketika penerapan E-parkir ini berjalan justru masyarakat tidak paham. Baik itu langkah pemakaiannya hingga apa saja syarat yang mesti disiapkan. Hal-hal seperti ini menurutnya harus jadi perhatian serius pemkot saat ini. “Ujung-ujungnya nanti proses pembayaran tetap dengan cara lama,” bebernya.
Hingga ia berharap Pemkot Samarinda menguatkan sosialisasi terkait parkir elektronik ini. Tidak hanya sekedar memberi informasi saja. Pemkot diminta harus bisa memastikan jika sosialisasi yang berjalan benar-benar sampai ke tingkat bawah. “Jadi harus gencar dan dipastikan sosialisasi benar-benar sampai di masyarakat,” tuturnya. (nk/uk)