SAMARINDA – Langkah maju dalam perencanaan anggaran daerah terus digenjot oleh DPRD Kaltim. Dalam agenda terbaru yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, para pemangku kepentingan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.
Pertemuan strategis ini menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. Dalam keterangannya seusai rapat, Sabaruddin menegaskan bahwa penyusunan prognosis anggaran bukan sekadar tugas satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan memerlukan koordinasi hampir di seluruh lingkup Pemprov Kaltim.
”Proses ini bukan pekerjaan satu OPD saja, melainkan melibatkan banyak pihak agar setiap rancangan memiliki target dan sasaran yang jelas. Idealnya, perencanaan ini harus berjalan sejak Mei hingga Agustus,” ujarnya.
Kolaborasi lintas komisi, yakni Komisi I, II, dan IV, menjadi elemen krusial dalam memastikan penyusunan anggaran berjalan dengan optimal, baik untuk anggaran murni maupun perubahan. Sayangnya, dalam pertemuan kali ini, Kepala Bapenda berhalangan hadir karena agenda lain, sehingga pembahasan mendalam mengenai pendapatan daerah terpaksa ditunda.
”Kami tentu berharap bisa menggali informasi lebih dalam, terutama mengenai pendapatan dan strategi peningkatannya. Semoga dalam waktu dekat ada pertemuan lanjutan yang lebih komprehensif,” tambah Sabaruddin.
Sejauh ini, DPRD Kaltim masih menunggu data pasti terkait realisasi anggaran. Komisi II meminta kehadiran langsung para kepala dinas dalam rapat lanjutan agar proses evaluasi dapat berlangsung secara akurat dan transparan.
”Kami ingin memastikan bahwa setiap kepala OPD dapat memberikan data yang lengkap, karena akurasi informasi adalah kunci dalam perencanaan dan pengawasan,” tegasnya.
Agenda ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam menjaga transparansi serta efektivitas penggunaan anggaran daerah, dengan harapan bahwa setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Benua Etam. (adv/dprd kaltim)
