SAMARINDA – Penerapan sistem zonasi penerimaan murid baru di Kota Tepian masih menyisakan masalah. Penyebabnya adalah tidak meratanya gedung sekolah negeri di sejumlah daerah di Samarinda.
“Tidak meratanya sebaran SMP negeri menjadi salah satu kendala. Ketika ada wilayah yang tidak memiliki SMP negeri, maka anak yang di kawasan tersebut akan kesulitan bersekolah negeri,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti kepada wartawan, belum lama ini.
Dirinya meminta sistem zonasi dibuat lebih fleksibel. Contohnya di Kelurahan Jawa yang tidak ada SMP negeri. Kasihan anak-anak di situ yang mau masuk sekolah negeri. Pemkot Samarinda ia minta untuk memerhatikan persoalan ini.
Semestinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda harus fleksibel. Sehingga anak-anak tertentu bisa diakomodasi agar tetap bisa masuk sekolah negeri di luar melalui jalur prestasi.
“Sebab, pemerataan pendidikan itu harus ada di Samarinda. Mulai dari pembangunan gedung dan seterusnya. Jangan sampai ini menjadi masalah tiap tahun,” tegasnya.
Ia memahami, sistem zonasi merupakan program pusat. Namun, Disdikbud Samarinda sebagai instansi pengampu harus memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
“Harus ada kebijakan dari Disdikbud Samarinda. Misal kuota zonasi tentang prestasi dan lainnya ditindak lanjuti. Afirmasinya diperbesar. Sebab yang kita butuhkan adalah bagaimana pemerintah bisa pro ke masyarakat,” pungkasnya. (adv/nk/dprd samarinda)
