SAMARINDA – Peran pihak swasta sangat diperlukan untuk bersinergi dengan Pemkot Samarinda. Semangat gotong-royong perlu dibangun kedua belah pihak untuk kelancaran proses pembangunan kota ini. Demikian terungkap dalam Rapat Sinergi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Donasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlangsung di Ruang Rapat Sembuyutan, Balaikota, Rabu (8/11/2023). Giat ini dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi.
Rusmadi menegaskan bukan soal jumlah yang diberikan pihak swasta. Namun ini merupakan sebuah bentuk gotong royong untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat.
“Karena pemerintah memang sedang memberikan perhatian serius terhadap masyarakat kita yang masih tergolong belum mampu dan dari sejumlah masyarakat yang kurang mampu atau miskin ini ada juga yang terindikasi tergolong miskin ekstrim dan pemerintah pusat mentargertkan tahun 2024 itu Nol persen,” ujar Rusmadi.
Dalam kesempatan itu, Rusmadi juga menyinggung soal stunting. Tercatat ada 7400 anak menyandang status stunting. Ia berharap, angkanya dapat berkurang di tahun-tahun mendatang. Beberapa program ia katakan sudah dilakukan. Di antaranya program anak asuh melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan juga dukungan dari perusahaan swasta untuk memastikan anak yang stunting tersebut mendapatkan asupan gizi.
“Hal itu sudah dilakukan, namun menyajikan makanan yang sehat dan bergizi saja itu tidak cukup, maka itu kader kita turun ke lapangan untuk mengantar dan memastkan bahwa makanan ini dikonsumsi dengan benar oleh anak-anak tersebut, dalam 6 bulan pantauan kita, ternyata banyak yang sukses walaupun belum seluruhnya, setelah dilakukan penelitian ditemukan penyebabnya lebih banyak kepada penyakit bawaan dan persoalan sanitasi lingkungan,” ucapnya.
Sementara Plh Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Citra Jaya, mengatakan bahwa BPJS diberikan mandat oleh Pemerintah untuk mencakup seluruh masyarakat di Indonesia, ditargetkan pada tahun 2024 cakupan kepesertaannya mencapai 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Saat ini secara nasional persentasenya sudah mencapai 95 persen, namun khusus untuk di Kota Samarinda persentasenya bisa dikatakan 100 persen, tinggal sedikit lagi memang secara kuantitatif ini belum tercakup,” ujar Citra Jaya.
Namun menurutnya setelah hampir seluruh masyarakat di Kota Samarinda ini sudah tercakup masih ada tantangan berikutnya yakni mengenai tingkat keaktifan anggota BPJS. Tingkat keaktifan yang dimaksud ini bahwa masih ada sekelompok masyarakat di seluruh Indonesia yang kesulitan untuk membayar iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara rutin.
“Itu yang menjadi tantangan besar bagi kami dalam memastikan keaktifan dari kelompok masyarakat tersebut sehingga dalam upaya untuk memaksimalkan atau meningkatkan tingkat keaktifan tersebut maka berbagai cara dan strategi kami lakukan salah satunya adalah dengan sinergi kegiatan CSR yang selama ini sudah ada beberapa perusahaan yang melaksanakan CSR tersebut dengan cara mendaftkan masyarakat di sekitar wilayahnya masing-masing untuk didaftarkan menjadi peserta JKN,” kata dia.
Langkah ini, sambung Citra, merupakan salah satu upaya dari berbagai upaya-upaya yang lain yang terus digencarkan sampai saat ini. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Samarinda yang sangat aktif berpartisipasi dalam memastikan masyarakat di Kota Samarinda ini berstatus aktif dalam kepesertaan JKN melalui pembiayaan dari beberapa program seperti ProBebaya.
Citra mengatakan Badan Usaha atau Perusahaan yang yang berpotensi sanggup untuk memberikan atau menyalurkan CSR nya kepada peserta JKN ini diharapkan ada komitmen atau pembahasan lebih lanjut di internal masing-masing badan usaha untuk penyaluran CSR ke program JKN ini.
Usai dibuka oleh Wakil Wali Kota Samarinda, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Donatur Badan Hukum dan ditutup dengan sesi tanya jawab oleh beberapa perusahaan kepada pihak BPJS Kesehatan. (adv/nk/diskominfo samarinda)
