SAMARINDA. Adanya rencana BPJS Kesehatan tanpa kelas disambut hangat sejumlah pihak. Termasuk oleh Komisi IV DPRD Samarinda yang menilai kebijakan ini terasa lebih adil dan tidak memberatkan bagi seluruh masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti menyebut, dirinya lebih sepakat dengan kebijakan BPJS Kesehatan kali ini. Pasalnya dibanding memakai sistem kelas yang disesuaikan dengan pendapatan seseorang, kebijakan kali ini lebih adil. “Saat memakai kelas, warga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Karena disesuaikan dengan kelas yang diambil seseorang,” ucap Damayanti.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku dirinya kerap menerima keluhan dari warga. Terutama terkait pelayanan kesehatan yang berbeda saat memakai BPJS Kesehatan memakai sistem kelas. Sementara kemampuan kelompok masyarakat berbeda-beda untuk membayar iuran bulanan. “Ada yang hanya mendapat rawat inap hanya 4 hari. Padahal penyakitnya mesti dirawat sepekan. Hal seperti yang menurut saya harus diperbaiki,” tuturnya.
Ia berharap, kebijakan penghapusan kelas ini dapat menekan kejadian seperti yang Damayanti contohkan. Karena baginya seluruh lapisan masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Tidak memandang hasil pendapatan atau lapisan sosial seseorang. “Jadi seseorang dengan kemampuan tinggi atau rendah harus sama mendapat pelayanan kesehatan,” bebernya.
Sayangnya hingga kini belum ada penjelasan detail lebih jauh terkait besaran iuran yang bakal dikenakan. Dari informasi yang didapatnya, proses penetapan iuran masih digodok oleh pemerintah pusat. BPJS Kesehatan di Samarinda juga belum ada mengajak rapat dengar pendapat mengenai masalah ini. “Tapi saya berharap masalah iuran ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang maksimal,” tuturnya.
Namun Damayanti memastikan, DPRD Samarinda melalui komisi IV akan tetap melakukan pengawasan. Terutama mengenai kondisi riil di lapangan. Lantaran biasanya kebijakan dari pemerintah pusat kerap tidak sesuai saat diterapkan. “Karena kami bisa bersentuhan langsung dengan warga di lapangan. Tentu kami tetap memberi pengawasan,” tandasnya. (bct/adv/dprd smd)
