SAMARINDA – Proses seleksi jajaran direksi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini tengah berlangsung. Sejumlah nama yang lolos tahap administrasi telah diumumkan secara resmi oleh Pemprov Kaltim, termasuk beberapa figur baru dan tokoh nasional yang menarik perhatian publik.
Salah satu nama yang mencuat adalah I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, atau yang lebih dikenal dengan Ari Askhara, mantan Direktur Utama maskapai BUMN Garuda Indonesia. Ia diketahui juga pernah terlibat dalam pengelolaan perusahaan daerah di Provinsi Bali.
Menanggapi dinamika seleksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan harapannya agar proses ini menjadi momentum reformasi menyeluruh di tubuh Perusda. Ia menilai selama ini kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan.
“Baik untuk Kalimantan Timur, Perusda ini harusnya bisa memberikan keuntungan, jadi sumber PAD. Harapan saya besar untuk Perusda ini. Jangan setiap kali hanya berujung pada penyertaan modal, tapi kinerjanya tetap stagnan,” kata Ananda saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya memilih figur visioner yang memiliki rekam jejak dan jaringan kuat, serta mampu membawa Perusda ke arah yang lebih profesional dan berorientasi pada bisnis yang sehat.
“Jangan itu-itu saja yang ditaruh. Akhirnya hasilnya ya begitu-begitu saja. Target kecil, yang penting selesai, padahal targetnya cuma bunganya saja, ibarat kata. Kita tidak mau yang seperti itu lagi,” ujarnya tegas.
Ananda juga menyoroti peran tim seleksi (timsel) yang dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hanya calon-calon dengan kapabilitas dan integritas tinggi yang terpilih.
“Kita percaya pada timsel yang sudah terbentuk, tapi mereka juga harus lebih selektif. Lihat betul-betul rekam jejaknya. Jangan sekadar punya pengalaman, tapi tidak punya visi bisnis yang kuat,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa Perusda seharusnya menjadi entitas yang mandiri dan mampu memberikan keuntungan bagi daerah, bukan justru terus-menerus bergantung pada dana pemerintah.
“Jangan biasakan Perusda itu hidup dari suntikan dana pemerintah terus. Seharusnya mereka bisa mandiri dan menjadi sumber PAD, bukan justru menjadi beban,” pungkas Ananda. (adv/dprd kaltim)
