SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdulloh, memilih meninggalkan ruang rapat pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, dan BPKAD di Gedung E lantai 1 DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025).
Langkah walk out tersebut dilakukan Abdulloh di tengah jalannya pembahasan lanjutan aspirasi masyarakat hasil reses dewan. Politikus Golkar ini menyebut rapat berjalan tanpa arah dan hanya menghabiskan waktu tanpa menghasilkan keputusan konkret.
“Tentang rapat itu, ya gak masuk akal. Saya keluar dari ruangan. Rapat ini mestinya berguna, tapi kenyataannya hanya bertele-tele dan belum ada hasilnya,” ujarnya kepada wartawan usai meninggalkan ruangan.
Saat ditanya lebih lanjut, Abdulloh menyatakan secara tegas bahwa ia tidak hanya walk out dari rapat, tapi juga menyatakan mundur dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Pokir DPRD Kaltim.
“Saya ninggalin rapat alias walk out. Dan saya keluar dari Pansus,” tegasnya.
Menurutnya, substansi rapat terlalu berbelit dan tidak sebanding dengan waktu dan anggaran negara yang sudah digunakan. Ia menyoroti rapat sebelumnya di Balikpapan yang sudah berlangsung seharian, namun hasilnya kembali direvisi hanya karena perbedaan pandangan terkait format kamus usulan.
“Kita sudah bahas panjang lebar di Balikpapan, pakai uang negara dari pagi sampai sore. Sekarang mau direvisi lagi cuma gara-gara usulan kamus-kamus saja. Padahal tanpa kamus juga sebenarnya tidak masalah. Terlalu berbelit-belit,” ungkap Abdulloh.
Ia juga menyoroti keterbatasan ruang aspirasi publik, khususnya yang berkaitan dengan usulan hibah untuk rumah ibadah seperti masjid dan musholla. Abdulloh menilai Pokir seharusnya menjadi wadah utama penyaluran kebutuhan masyarakat yang diserap dari kegiatan reses DPRD.
“Pokir itu harus mengakomodir seluruh aspirasi rakyat. DPRD reses mestinya bisa menyerap semua itu. Tapi kalau seperti sekarang, media aja gak bisa masuk, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengkritik lambatnya proses input program, yang menurutnya menjadi kendala teknis berulang kali dan membuat masyarakat menjadi korban dari sistem yang tidak efisien.
“Belum dikasih duit, mau input aja gak bisa. Sudah dijanjikan buru-buru, tapi malah dipersulit,” ucapnya.
Dengan kondisi tersebut, Abdulloh menyatakan memilih mundur dari proses yang ia anggap tidak efektif dan menyerahkan kelanjutannya kepada anggota dewan lainnya.
“Lebih baik saya walk out, biarkan teman-teman dewan yang lain yang melanjutkan. Saya tidak ingin jadi bagian dari proses yang tidak efektif seperti ini,” pungkasnya. (adv/dprd kaltim)
