SAMARINDA. Kenaikan BBM sejak 3 September ini, menimbulkan banyak reaksi. Termasuk Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny. Rencana dan proses pemberian bantuan untuk subsidi BBM bagi masyarakat yang membutuhkan, lebih mendapat perhatiannya.
Menurutnya, tidak ada kategori yang jelas untuk menentukan sasaran tepat bantuan itu.
“Karena pemberiannya tidak melibatkan pemerintah daerah. Apakah di tiap daerah sama, coba lihat kategori yang memerlukan BBM itu siapa? Tidak jelas kan,” ujarnya.
Kurangnya transparansi kebijakan dari Pemerintah Pusat, membuat masyarakat kerap bertanya bahkan mengaitkannya dengan pembiayaan pembangunan IKN di Kaltim.
“Waktunya tak tepat untuk menaikkan BBM. Harga pangan sudah naik dan memengaruhi tingkat inflasi, apalagi sekarang ditambah kenaikan harga BBM,” katanya.
Mempertimbangkan perekonomian masyarakat yang baru saja membaik pasca pendemi panjang, menurutnya harus jadi perhatian pemerintah pusat.
“Harusnya menunggu kestabilan perekonomian dulu agar beban rakyat tak bertambah drastis. Karena kenaikan BBM, otomatis memicu kenaikan biaya lainnya. Salah satunya, biaya transportasi,” paparnya. (nk/adv/dprdsamarinda)
