KUTIM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Agus Aras, mengungkapkan bahwa persoalan pendidikan mendominasi keluhan masyarakat selama agenda reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 2–5 Juli 2025 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Reses tersebut digelar di tujuh titik yang tersebar di wilayah Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Bengalon. Dari seluruh lokasi yang dikunjungi, persoalan keterbatasan daya tampung SMA/SMK Negeri menjadi sorotan utama warga, seiring minimnya jumlah gedung sekolah di sejumlah kecamatan.
“Paling dominan yang menjadi persoalan hari ini adalah di sektor pendidikan,” ujar Agus Aras usai menutup kegiatan reses di titik ketujuh.
Ia menjelaskan, keterbatasan tersebut tidak hanya terjadi di pusat kabupaten seperti Sangatta, tetapi juga di kecamatan lain seperti Bengalon. Di sana, satu-satunya SMA Negeri tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP yang ada.
“Ternyata SMA yang ada di sana (Bengalon) juga tidak mampu menampung tingkat kelulusan siswa SMP,” jelasnya.
Saat berdialog dengan masyarakat di Bengalon, Agus mendapat laporan bahwa sekitar 200 lulusan SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena keterbatasan ruang kelas. Masyarakat pun mengusulkan penambahan ruang belajar di SMA Negeri setempat.
“Itu yang kami dapatkan saat reses di sana. Informasinya, kurang lebih ada 200-an pelajar yang tidak tertampung. Maka dari itu masyarakat meminta penambahan ruang kelas baru, khususnya di SMA,” ungkap politisi dari Partai Demokrat itu.
Agus Aras mengapresiasi tingginya kepedulian warga terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi masa depan daerah.
“Ini menjadi catatan kami bahwa masyarakat di dapil kami memang sangat konsen terhadap peningkatan kualitas SDM,” tegasnya.
Agus memastikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan disampaikan dalam forum resmi DPRD Kaltim.
“Tentu sudah kami rangkum dan akan disampaikan nanti dalam rapat paripurna yang dijadwalkan setelah masa reses ini,” tuturnya.
Selain pendidikan, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi lain, namun Agus menekankan bahwa persoalan pendidikan, khususnya pemerataan fasilitas dan infrastruktur sekolah, menjadi yang paling mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera merespons aspirasi masyarakat, terutama terkait penambahan ruang kelas di Bengalon, agar akses pendidikan yang merata dan layak bisa segera terwujud. (adv/dprd kaltim)
