SAMARINDA – Sejumlah pekerjaan rumah mesti segera diselesaikan Disdikbud Samarinda untuk menangani persoalan pendidikan di Kota Tepian. Evaluasi sistem zonasi dalam hal penerimaan siswa baru, hingga kurangnya jumlah tenaga pendidik menjadi permasalahan yang harus segera dicari solusinya.
Begitu terungkap dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) Disdikbud Samarinda dengan DPRD Samarinda, Rabu 13 Maret 2024.
Dalam rapat tersebut, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi kendala di dunia pendidikan Samarinda. Salah satunya adalah kurang optimalnya kinerja para tenaga pendidik yang akan memasuki masa pensiun.
“Namun, hal itu dapat diatasi dengan perekrutan guru muda melalui program P3K. Tahun lalu, kami telah mengangkat 700 guru P3K dan tahun ini akan ada 950 lagi,” urainya.
Kekurangan tenaga pendidik khusus untuk sekolah inklusi di semua tingkatan, turut menjadi tembok bagi OPD itu. Meskipun program inklusi ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh sekolah, Asli menegaskan, saat ini belum ada guru khusus yang menangani pendidikan inklusi.
“Guru-guru umum di sekolah inklusi akan dibekali pelatihan dari Pusat Layanan Disabilitas untuk membantu mereka mengajar anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Asli.
Evaluasi tahunan terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi perhatian Disdikbud. Asli mengakui bahwa setiap tahun selalu ada keluhan terkait sistem zonasi.
Hal itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sekolah negeri dan swasta dengan jumlah penduduk di beberapa daerah.
“Contohnya SMP Negeri 2 yang selalu kelebihan murid, sedangkan SMP 43 Loa Janan kekurangan murid karena jumlah penduduk di daerah tersebut tidak banyak,” ujar Asli.
Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Asli memastikan, Disdikbud berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Samarinda. (adv/nk/dprd samarinda)
