Pemkot Samarinda Optimis Raih WTP ke-9

Optimis Pemkot Samarinda bisa raih WTP, Wali Kota Andi Harun (kanan) serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltim.
humas pemkot samarinda
Optimis Pemkot Samarinda bisa raih WTP, Wali Kota Andi Harun (kanan) serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltim.

SAMARINDA. Andi Harun optimis bahwa Pemkot Samarinda bisa dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 di 2023.

Keyakinan ini diutarakannya setelah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Agus Priyono di Kantor BPK-RI Jalan M. Yamin pada Jumat, 24 Februari 2023.

“Semoga hal ini bermanfaat, bukan hanya menciptakan pemerintahan yang berintegritas tetapi juga dapat menebar kemanfaatan yang lebih baik,” kata wali kota.

Andi Harun mengatakan, dirinya sudah mengingatkan jajarannya untuk segera menuntaskan laporan ini sejak awal.

Perintah tersebut untuk menunjukkan keseriusan pemkot dalam hal pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dengan baik dan akuntabel.

Wali kota juga kembali angkat bicara soal tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) RI Kaltim dari kepemimpinan sebelumnya.

Ditegaskannya, hal tersebut terpisah dari laporan yang diserahkannya kali ini.

“Walau rekomendasi tunggakan berasal dari sebelumnya, tapi penting bagi saya dan pemerintahan Kota Samarinda agar catatannya bersih baik yang baru juga yang lama,” ungkap Andi Harun.

Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono turut menegaskan bahwa tunggakan rekomendasi kepemimpinan sebelumnya masih ditelusuri.

Agus menjelaskan, penting bagi pemkot untuk tetap menjaga catatan positif sebagaimana predikat WTP yang 8 kali berturut-turut telah diraih selama ini.

“Pemkot Samarinda sebelumnya sudah pernah mendapatkan WTP 8 kali, jadi kita akan pastikan kembali tahun ini, semoga dapat WTP ke-9,” kata Agus. 

Untuk informasi, penyerahan LKPD sesuai dengan amanat pasal 55 ayat (3) undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (nk/adv/diskominfo samarinda)

Search