SANGATTA – Kendala permodalan hingga saat ini masih menjadi hambatan utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kutai Timur. Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menilai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan modal sebesar Rp25 juta kepada pelaku usaha memang patut diapresiasi, tetapi jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk mendukung pengembangan usaha secara optimal.
“Bantuan Rp25 juta itu bagus, tapi tidak cukup. Harus ada pelatihan atau seminar supaya pelaku UMKM bisa mengembangkan potensi dan bakatnya,” ujar Yusri saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurut legislator Demokrat ini, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga pendampingan melalui program pelatihan dan seminar. Hal ini diperlukan agar mereka mampu meningkatkan keterampilan, kapasitas, dan daya saing. Dengan begitu, UMKM dapat menciptakan inovasi dan keluar dari pola usaha yang monoton.
Selain persoalan modal dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), Yusri juga menyoroti minimnya fasilitas penunjang yang tersedia bagi pelaku UMKM. Banyak di antara mereka memiliki potensi besar untuk berkembang, namun terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
“Pelatihan dan sarana prasarana itu perlu ditingkatkan. UMKM harus bisa berkembang, bersaing, dan tidak monoton,” tambahnya.
Dukungan berupa alat produksi, tempat pemasaran, serta akses distribusi dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong keberlanjutan usaha kecil di Kutai Timur. Dengan infrastruktur yang memadai, pelaku UMKM diyakini akan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
UMKM di Kutai Timur diakui sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, penguatan UMKM membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih maksimal. Jika dikelola dengan baik, UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
“Dukungan ini tidak bisa setengah-setengah. UMKM perlu dilihat sebagai aset yang harus terus diberdayakan,” tegas Yusri.
Menurutnya, penguatan sektor UMKM harus dilakukan secara holistik. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga harus mengalokasikan program strategis yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur penunjang, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.
Yusri berharap program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku UMKM segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal dapat semakin diperkuat.
“Kalau kita ingin ekonomi Kutai Timur maju, UMKM harus menjadi prioritas. Tidak hanya sekadar diberi modal, tetapi juga dilatih, diberi akses pasar, dan fasilitas produksi yang memadai,” pungkasnya. (adv/dprd kutim)
