SAMARINDA. Sekitar 353 orang mendaftar sebagai peserta workshop Demokrasi dan Hukum Kepemiluan. Kegiatan workshop yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kaltim itu diharapkan agar Pemilu 2024 dalam penyelenggarannya dapat berjalan jujur, adil, dan demokratis.
“Workshop yang kami gelar ini sebagai bentuk perhatian LBH Ansor dalam menyambut Pemilu 2024 yang tidak lama lagi pergelarannya,” ujar Rusdiono, Ketua LBH Ansor Kaltim, dihadapan awak media (21/9).
Karena itu, tambah Rusdiono, menjadi penting pula kita mengetahui hukum atau aturan terkait Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk mengenal dan mengetahui bagaimana tugas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan tugas Bawaslu sebagai Pengawas dalam Pemilu.
“Dengan edukasi hukum kepemiluan ini, tentunya diharapkan para kader Ansor, kader LBH Ansor dan seluruh peserta yang hadir mengikuti acara workshop ini dapat lebih memahami tugas KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaran Pemilu.”
Yang sangat penting lagi dari semua diadakannya acara ini adalah mengawal penyelenggaraan Pemilu agar jujur, adil, dan demokratis.
“Tentu saja, selain itu, ada partisipasi politik masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan mengawal pemilu kedepannya. Karena itu edukasi politik dan hukum menjelang pemilu menjadi penting digelar,” tegas Rusdiono, yang juga merupakan praktisi hukum di Kota Samarinda.
Acara workshop yang diselenggarkan LBH Ansor Kaltim digelar secara online dengan menghadirkan pemateri Cak Masykurudin Hafidz (tenaga ahli Bawaslu RI), Fahmi Idris (komisioner KPU Kaltim), Ebin Marwi (Komisioner Bawaslu Kaltim).
Peserta yang mengikuti tidak saja dari Kaltim. Namun juga ada dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Sumatra, Kalsel. “Dan mereka ada yang dari kader GP Ansor, Banser, LBH Ansor serta ada peserta yang dari umum,” pungkas Rusdiono. (*rls)
