SAMARINDA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur, Fahmi Idris menginformasikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sampul kertas kubus untuk keperluan Pemilu 2024, kegunaan dari sampul ini adalah untuk memberikan keamanan lebih terhadap dokumen penting selama pemungutan suara. Sampul kertas kubus tersebut diproduksi oleh PT Inpera Pratama Indonesia, yang berbasis di Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).
Fahmi Idris memastikan bahwa logistik untuk keperluan Pilkada 2024 akan tiba di Kaltim pada 05 Oktober 2024 mendatang.
“KPU Kaltim memastikan semua logistik tiba di Kaltim tepat waktu sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, termasuk sampul kertas kubus ini,” ucap Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris.
Dia juga mejelaskan bahwa sampul kertas kubus ini akan didistribusikan ke semua tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kaltim nantinya.
“Sampul ini akan digunakan untuk mengamankan dokumen dan surat suara setelah proses penghitungan selesai. Kualitas dan ketepatan waktu distribusi sangat penting untuk memastikan keamanan proses pemilu,” ujar Fahmi.
Menurutnya dari total 69.920 sampul kertas kubus tersebut, 38.610 unit akan disalurkan ke TPS di tingkat provinsi, sedangkan 31.310 unit akan didistribusikan ke kabupaten/kota.
Sampul ini dirancang khusus untuk memastikan surat suara dan dokumen terkait tetap aman selama proses rekapitulasi.
“Dengan persiapan ini, KPU Kaltim optimistis seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024 akan berlangsung dengan tertib, aman, dan transparan,” tutupnya.
Sebelumnya KPU Kaltim membeberkan hasil pengumuman terkait sejumlah mitra yang bakal membantunya dalam pengadaan logistic di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim 2024.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui lelang elektronik dengan berbagai tahap kompetisi, mulai dari dokumen kompetisi, penetapan harga kualifikasi, klarifikasi penawaran, hingga penentuan pemenang melalui e-katalog.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di Jakarta. (adv/kpu kaltim)
