BALIKPAPAN — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam persiapan pelaksanaan haji 2026. Rapat kerja bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Rabu (13/8/2025), membahas transisi pengelolaan haji ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH), masa tunggu jamaah yang mencapai 45 tahun, fasilitas Embarkasi Balikpapan yang dinilai tertinggal, hingga pengawasan dana program umroh gratis.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan pentingnya kesiapan jelang peralihan pengelolaan haji mulai 2026. “Kita harus tahu siapa yang memegang kendali di daerah, apa mekanismenya, dan bagaimana jaminan pelayanan bagi jamaah,” ujarnya. Ia juga mengkritisi pembentukan syarikah di Arab Saudi yang dinilai tanpa koordinasi matang.
Sorotan juga tertuju pada fasilitas Embarkasi Balikpapan. Hj. Syahariah Mas’ud menyebut kondisinya belum memenuhi standar pelayanan prima, sementara Fadly Imawan menegaskan embarkasi adalah “wajah pelayanan” yang tidak boleh kalah dibanding daerah lain.
Program umroh gratis Jospol bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah non-muslim turut dibahas. Anggota Komisi IV, Damayanti, menolak pemberian dalam bentuk uang tunai karena rawan disalahgunakan, dan mengusulkan bantuan berupa paket perjalanan.
Mewakili Kepala Biro Kesra, Lora Sari menyampaikan anggaran perjalanan religi naik dari Rp31 miliar pada 2025 untuk 896 orang menjadi Rp47,6 miliar pada 2026 untuk 1.360 orang. Kepala Kemenag Kaltim, Abdul Khaliq, menegaskan penambahan kuota haji reguler sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.
Rapat menghasilkan delapan rekomendasi, termasuk perbaikan fasilitas embarkasi, penyusunan Perda khusus Jospol, keterlibatan DPRD dalam pendataan penerima manfaat, dan pengawasan ketat penggunaan anggaran.
“Ibadah adalah hal sakral. Jangan sampai anggaran besar ini berubah menjadi peluang bisnis gelap. Kita harus menjaga amanah umat,” tegas pimpinan rapat, H. M. Darlis Pattalongi. (adv/dprd kaltim)
