Kekerasan Seksual Masih Terjadi, Optimalisasi Aturan Harus Ditingkatkan

rahmat surya / nukaltim.id
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

SAMARINDA.Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih memerlukan kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Sosialisasi UU dan sejumlah aturan teknis dirasa perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat memahami.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, saat ditemui di Kantornya, Kamis 30 Juni 2022, menyampaikan, UU TPKS masih baru disahkan dan tentu belum ada sosialisasi yang dilaksanakan, karena masih dipersiapkan.

Puji mengungkapkan, kota Samarinda memiliki banyak kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT. Tentunya, sebelum penerapan UU TPKS pemerintah kota Samarinda menyikapi kasus-kasus kekerasan yang ada dengan Peraturan Daerah (Perda), dan undang undang KDRT.

“DPRD maunya masyarakat Samarinda terlindungi, tapi tidak bisa sendiri. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan. Masyarakat juga banyak yang belum tahu kasus kekerasan seksual itu seperti apa bentuknya, terus KDRT itu apa saja,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan, DPRD bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP bekerjasama dalam melaksanakan sosialisasi dan mitra kerja dalam menyelesaikan permasalahan tindak kekerasan seksual dan KDRT.

“Ketika UU TPKS diterapkan, apakah Samarinda sudah siap dengan undang-undang tersebut. Ketika ada satu kasus, bagaimana penanganannya. Apa rumah sakit sudah siap, aparat kepolisian sudah siap, rumah aman kita sudah siap dan menyediakan psikolog hingga menyiapkan keamanan,” tanyanya.

Anggota legislatif yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter tersebut menyatakan, dalam penerapan di Samarinda sudah dilakukan, tinggal bagaimana bentuk payung hukum untuk melindungi masyarakat lebih optimal.

“Dalam beberapa undang-undang ada hal yang kurang lengkap maka ditemukan ketimpangan-ketimpangan dalam menjatuhkan hukuman. Penanganan di rumah aman, secara sosial sebagai korban akan kembali ke masyarakat. Harus ada persiapan yang dilakukan,” ungkapnya.

Puji berharap, aturan-aturan atau perda dan regulasi yang memayungi persoalan tindak kekerasan dan KDRT, harus bisa diimplementasi di masyarakat, dan tentunya komitmen pemerintah dengan aturan yang telah disahkan harus dilaksanakan, sehingga tujuan dari pencegahan dan pengurangan terhadap kasus-kasus kekerasan dapat menurun. (sur/adv/dprd smd)

Search