SAMARINDA. DPRD Samarinda soroti sejumlah permasalahan yang menjadi tanggung jawab sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota Samarinda. Perihal tersebut dikemukakan dalam rapat panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKJP) dengan beberapa OPD terkait, pada 13 April 2023 bertempat di ruang rapat DPRD Samarinda.
DPRD menilai sejumlah OPD belum menyelesaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan anggota DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin beberapa persoalan itu seperti penanganan parkir dan mobil besar yang kerap melintas di jalan yang bukan pada tempatnya. Sehingga DPRD melakukan penekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) agar melakukan pengawasan lebih intensif.
“Dishub tadi banyak disorot terkait masalah parkir dan alur mobil-mobil besar, kita tekankan kepada Dishub untuk ditingkatkan lagi pengawasannya terhadap mobil-mobil besar yang masuk ke jalan,” ujar Fuad.
Sementara di Dinas Pendidikan, pihak DPRD menyoroti masih terdapatnya sekolah yang tergenang banjir sehingga dapat menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, masih adanya sejumlah sekolah yang masih digabung dengan sekolah yang lain. Demikian juga soal sertifikasi guru yang masih menjadi keluhan sejumlah guru saat ini.
“Masalah pendidikan, masih adanya sekolah yang tergenang banjir, kemudian masih adanya sekolah yang melakukan penggabungan, dan masih adanya guru sekolah yang belum tersertifikasi. Ini kami minta agar segera diselesaikan,” pinta Fuad.
Sementara itu lanjut Fuad, persoalan lain yang menjadi sorotan terkait rencana akan dibangunnya rumah sakit untuk menambah fasilitas penunjang kesehatan di Kota Samarinda. Rencana yang dikemukakan oleh Dinas Kesehatan tentu diharapkan akan menjadi solusi atas keluhan masyarakat yang menganggap kurangnya rumah sakit di Samarinda
“Dari Dinas Kesehatan tadi menyampaikan, Insya Allah Samarinda akan membangun beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit tentara dan beberapa rumah sakit swasta. Ini membantu kurangnya penanganan medis di Samarinda, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait terbatasnya rumah sakit,” pungkas Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin. (rz/adv/dprd samarinda)
