SAMARINDA. Kenaikan BBM subsidi dan non subsidi terus mendapat sorotan. Meski harga minyak dunia tengah turun, Pemerintah Pusat tetap keukeuh menaikan harga BBM. Sontak hal itu disesalkan Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting. Ia pun mendukung bentuk aksi penolakannya.
“Keputusan Pemerintah Pusat menaikan harga BBM subsidi itu tidak tepat. Kami sangat menentang kenaikkan ini karena waktunya tidak tepat,” tegasnya.
Menurutnya menjadi keanehan karena harga minyak dunia yang turun, tetapi pemerintah pusat justru menaikkan harga BBM.
Kebijakan Presiden Jokowi dengan kepemimpinan di masa Susilo Bambang Yudhoyono tambahnya jauh berbeda. Saat itu kenaikkan BBM hanya Rp 500 perak.
“Itu saja teriaknya luar biasa. Apalagi ini naik sampai Rp 2 ribu lebih,” terang Joni.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengalihan Subsidi BBM pun tak luput dari perhatiannya karena tak berdampak signifikan.
“Menurut saya itu hanya program meredam sesaat bukan solusi,” tandasnya.
Sebagai informasi, kenaikan harga BBM bervariasi. Pertalite yang sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Paling melonjak, Pertamax nonsubsidi yang kini Rp 14.500 per liter, padahal sebelumnya hanya seharga Rp 12.500 per liter. (nk/adv/dprdsamarinda)