SAMARINDA – Proyek Teras Samarinda yang masih dalam proses pengerjaan dianggap tidak lagi ramah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena adanya pembatasan ketersediaan tempat bagi pelaku UMKM. Demikian juga sorotan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Walikota Samarinda terhadap penyediaan bahan impor untuk proyek tersebut.
Abdul Rohim, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, mengkritik ketidaksesuaian antara janji pemerintah dan kenyataan yang terjadi di lapangan.
“Dari proyek yang seharusnya mendukung UMKM secara luas, hanya empat kios yang disediakan untuk mereka, ini sangat mengecewakan,” ujar Rohim dalam wawancara hari Kamis 25 April 2024.
Lebih lanjut, Rohim yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus LKPJ, mengekspresikan kekecewaannya atas progres pembangunan yang terhambat.
“Faktanya bahwa hanya beberapa UMKM yang bisa memanfaatkan proyek ini adalah temuan yang mengejutkan bagi kami,” tambahnya.
Dia juga mengkritik keputusan untuk mengimpor bahan baku, terutama lampu dari China dan Swedia, yang menurutnya menimbulkan ketergantungan yang tidak perlu dan risiko keterlambatan serta masalah lain jika terjadi kerusakan.
“Mengapa tidak memprioritaskan produk lokal yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita dan menghindari masalah logistik?” tegas Rohim.
Panitia berharap temuan dan kritik ini akan membentuk rekomendasi konstruktif untuk merespon Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Samarinda dan menjadi dasar untuk peningkatan proyek selanjutnya, yang akan lebih memperhatikan pemberdayaan UMKM dan kemandirian dalam pengadaan bahan baku. (adv/yud/dprd samarinda)
