JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji meminta perusahaan tambang batu bara menyampaikan rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), termasuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Corporate Social Responsibility (CSR), kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
Permintaan ini disampaikan Seno dalam Konsultasi Publik Blueprint PPM di Jakarta, Kamis (4/12/2025). Ia menilai pelaporan rencana PPM penting dilakukan untuk memastikan sinergi dan mencegah tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.
“Kami minta perusahaan melaporkan rencana PPM ke depan agar sinergi dan tidak saling tumpang tindih,” ujar Seno.
Seno mencontohkan program beasiswa yang kerap diberikan perusahaan kepada warga di sekitar area tambang. Menurutnya, Pemprov Kaltim sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk Program GratisPol Pendidikan pada 2026, sehingga bantuan perusahaan dapat dialihkan ke sektor lain yang juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Ia menyebut perbaikan dan pembangunan sekolah rusak di wilayah ring 1, ring 2, dan ring 3 tambang sebagai salah satu kebutuhan mendesak yang dapat diintervensi perusahaan. “Pendidikan bukan hanya beasiswa, tapi juga sarana dan prasarana. Sekolah-sekolah rusak di ring 1, 2, dan 3 bisa jadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Seno juga berharap perusahaan tambang bersama Forum PPM turut mendukung program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. (*)
