TENGGARONG. Akhirnya dengan nilai Rp 7,2 triliun, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2023, Jumat (28/10/2022) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar.
Penetapan itu menjadi agenda utama Paripurna masa sidang ke-12, tentang Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan DPRD terhadap Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2023.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid. Didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi, Wakil Ketua II DPRD Kukar Didik Agung Eko Wahono, dan anggota DPRD Kukar. Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin hadir mewakili Pemkab Kukar.
Dengan pengesahan yang disetujui oleh semua fraksi ini, menjadi yang tercepat di bumi etam. Menurut Wabup Rendi, tahapan penetapan sudah dilakukan sejak Juli lalu. Kenaikan APBD Kukar 2023 menurutnya, tidak keluar dari mandatory spending yang telah disiapkan. Pendidikan dan kesehatan tetap dalam pos anggarannya sesuai porsi.
“APBD Kukar naik, otomatis porsi untuk pendidikan dan mandatory lainnya termasuk dengan belanja infrastruktur dan lain sebagainya ikut naik,” lanjutnya.
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menjelaskan pada 2023, prioritas penggunaan APBD banyak dialokasikan ke pembangunan fisik. “Revitalisasi eks Pasar Tangga Arung, pembangunan rumah sakit di Kecamatan Muara Badak dan Jalan Poros Desa Kahala, Kecamatan Kenohan, menjadi beberapa item infrastruktur yang diutamakan,” sebutnya.
Ia juga berharap kenaikan anggaran ini, juga berimbas positif pada tingkat penyerapannya. “Mudah-mudahan penyerapan pelaksanaan APBD 2023 nanti bisa dimaksimalkan,” tutupnya. (nk/adv/dprdkukar)
