SAMARINDA– Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura memberikan apresiasi ke pemerintah Propinsi Kalimantan Timur secara khusus melalui Wakil Gubernur, H. Seno Aji beberapa hari lalu dalam sebuah kesempatan silaturrahim di Kantor Gubernur Jl. Gajah Mada Samarinda.
Dalam psrtemuan tersebut, para kerabat Kesultanan Kutai menyampaikan sejumlah pandangan dan harapan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji.
Mereka mengapresiasi perhatian Pemprov Kaltim terhadap keberadaan Kesultanan melalui berbagai bentuk bantuan dan dukungan kegiatan adat. Namun, mereka juga berharap Pemprov dapat mengayomi seluruh suku yang ada di Tanah Kutai, dengan tetap menghormati adat istiadat Kesultanan.
Pihak Kesultanan juga sempat menyinggung usulan pembangunan pendopo yang sempat ramai diperbincangkan, dan menurut mereka keinginan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Bahkan gagasan itu bagi kerabat Kesultanan menyatakan dukungannya selama bertujuan memperkuat kebersamaan antar-suku di benua etam.
“Kami kini paham setelah mendengar penjelasan Pak Wagub, bahwa rencana pembangunan pendopo masih berupa usulan. Sejak dulu masyarakat Jawa dan suku-suku lain telah hidup berdampingan dengan Kesultanan Kutai. Kami mendukung langkah yang memperkuat persatuan itu, selama tetap menghormati adat Kutai,” kata Adji Mustawan bergelar Adji Pangeran Temenggung Pranoto, yang juga merupakan putra Gubernur pertama Kaltim.
Selain itu, pihak Kesultanan juga meminta agar Museum dan Ketopong dikembalikan pengelolaannya (saat ini dikelola Pemprov Kaltim) ke Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, karena dianggap sebagai simbol marwah dan sejarah Kesultanan yang turut berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Para kerabat juga menyoroti persoalan ekonomi daerah. Mereka berharap Kesultanan Kutai dan masyarakat Kaltim dapat lebih mandiri, mengingat sumber daya alam daerah ini telah memberi sumbangsih besar bagi Republik sejak masa lampau.
“Kami sedih ketika mendengar bahwa untuk kegiatan besar seperti Erau saja, Kesultanan masih harus menunggu bantuan pemerintah. Padahal sejak masa Sultan Sulaiman, Kutai sudah membuka minyak, batu bara, dan emas yang hasilnya dinikmati seluruh negeri,” lanjut Adji Mustawan.
Lebih lanjut, Kerabat Kesultanan juga menyatakan menolak keras pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang dan minyak untuk Kaltim. Mereka menilai dana tersebut merupakan hak daerah atas hasil bumi yang sebagian besar berada di wilayah Kesultanan Kutai.
“Kaltim sudah memberikan andil besar dengan PDRB mencapai 900 triliun rupiah per tahun. Sudah sewajarnya Kaltim mendapat porsi lebih besar untuk kemakmuran rakyatnya,” tegasnya.
Dalam sebuah pernyataan sikap kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menyatakan permintaan kepada Presiden RI untuk mengembalikan status Daerah Istimewa Kutai atau memberikan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur.
“Kaltim adalah anak baik yang selalu ikhlas berbagi hasil kepada seluruh wilayah republik ini. Kini saatnya republik memberi perhatian lebih kepada Kaltim, sebagai wilayah bersejarah dan gerbang Ibu Kota Negara,” pungkas Adji Mustawan. (*)
