SAMARINDA – Dalam merespons kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim terkait ekskul pramuka yang tidak lagi diwajibkan, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan pentingnya pembenahan terhadap setiap ekskul di sekolah, terutama pramuka.
“Saat ini, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dalam pemilihan ekskul. Namun, penting bagi setiap sekolah untuk melakukan pembenahan, khususnya terkait pramuka,” ujar Puji Sri Astuti.
Menurutnya, ekskul seharusnya bersifat sukarela, tetapi penguatan terhadap pramuka tetap diperlukan. Sekolah diharapkan dapat memfasilitasi baik bagi siswa yang ingin mengikuti pramuka maupun bagi yang tidak.
“Pilihan berada pada sekolah dan siswa. Fasilitas untuk Pramuka akan tetap ada, tetapi itu menjadi hak siswa untuk memilih,” tegasnya.
Puji Sri Astuti menegaskan bahwa kebijakan ini tidak perlu dikhawatirkan, meskipun pemahaman tentang kewajiban ekskul di Indonesia mungkin berbeda-beda.
“Meskipun tidak wajib, pemahaman ini mungkin berbeda di Indonesia. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kebijakan ini. Perubahan memang membutuhkan penyesuaian, dan penolakan awal adalah hal yang biasa,” tandasnya. (adv/nk/dprd samarinda)
