SAMARINDA. Seolah tidak pernah terselesaikan, pemerataan fasilitas pendidikan terutama saat musim penerimaan siswa baru di Kota Samarinda selalu jadi polemik. Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Senin 14 November 2022, berharap agar adanya wilayah blank spot dapat segera diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan.
Polemik seolah tak berkesudahan itu ditengarai akibat pemerataan fasilitas pendidikan di Samarinda dinilai masih belum terpenuhi. Adanya sejumlah blank spot alias lokasi yang minim akan fasilitas pendidikan, dan diperburuk oleh sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuat ‘kegaduhan’ itu terus ada.
Oleh sebab itu, Sri Puji Astuti meminta agar Pemkot Samarinda selaku pihak yang bertanggungjawab menyediakan fasilitas pendidikan di Kota Tepian untuk lekas mengambil sikap. Terutama dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarananya. Sistem zonasi dikatakan Puji juga memberikan pembatasan kuota terhadap jumlah siswa yang akan diterima.
“Sedangkan kalau mau cari sekolah lain, yang kuotanya masih ada malah terbentur wilayah zonasi. Jadi ini akan menyulitkan,” beber politisi Demokrat ini.
Diakui Puji, jika saat ini di wilayah Kota Samarinda masih terdapat sejumlah wilayah yang belum memiliki sekolah yang dianggap sesuai jumlah penduduknya. Terutama untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Seperti di (Kecamatan) Samarinda Ulu, di Kelurahan Jawa, Kelurahan Temindung di (Kecamatan) Sungai Pinang itu notabene tidak memiliki sekolah SMP Negeri,” lanjut Puji.
Puji berharap agar perhatian lebih harus diberikan Pemkot Samarinda berkaitan dengan jumlah sekolah, termasuk gedungnya. Karena ia tak menampik, sampai saat ini masih banyak sekolah yang terpaksa harus menumpang di gedung sekolah lain.
“Kita mulai masuk di PTM (Pembelajaran Tatap Muka), jadi tidak bisa kalau terus-terusan tidak punya gedung, dan akhirnya ikut menumpang di sekolah lain. Jadi harus ada terobosan terkait masalah ini dari Pemkot,”keluh Puji. (nk/adv/dprdsamarinda)
