SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur melalui Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan kepala cabang dinas pendidikan dari seluruh wilayah, Selasa (10/6/2025). Pertemuan ini difokuskan pada kesiapan daerah dalam menghadapi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025.
Dalam pertemuan itu, Balikpapan menjadi sorotan utama. Kota ini dinilai menghadapi kondisi paling genting karena daya tampung sekolah negeri yang sangat terbatas. Data dari Disdikbud menunjukkan bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang dapat melanjutkan ke jenjang SMA/SMK negeri.
“Kondisi di Balikpapan perlu penanganan serius karena banyak siswa berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri,” ujar Ketua Komisi IV, H Baba.
Menanggapi hal tersebut, Disdikbud mengajukan dua rencana strategis: pembangunan satu unit SMA baru dan pengembangan fasilitas di SMK Negeri 5 Balikpapan, yang memiliki lahan seluas 16 hektare. Langkah ini diharapkan dapat menambah kapasitas ruang belajar (rombel) dan menjadi solusi jangka menengah.
“Lahan yang luas di SMK 5 sangat potensial untuk dikembangkan. Bisa untuk rombel tambahan bahkan sekolah baru,” tambah Baba.
Selain pembangunan fisik, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta. Ia mengingatkan agar sekolah swasta tetap diberikan ruang untuk berperan dalam pendidikan, bukan malah tersisih oleh dominasi sekolah negeri.
“Kalau semua diarahkan ke negeri, sekolah swasta akan kehilangan daya saing. Harus ada keseimbangan,” tegasnya.
Komisi IV pun memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi proses SPMB di berbagai daerah. Mereka menegaskan pentingnya transparansi dan pemerataan akses pendidikan sebagai prinsip utama yang harus dijaga. (adv/dprd kaltim)
