BALIKPAPAN — Sidang Pleno I Tahun 2024 yang digelar oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Karangan (TKPSDA WS) menyoroti keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Acara ini diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Selasa (5/11/2024).
Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Munandar, memaparkan tiga agenda utama yang dibahas, yakni Rancangan Rencana PSDA WS Karangan, Rencana Kerja Tahun 2025, serta pembaruan anggota komisi dalam TKPSDA WS Karangan. “Saya berharap melalui Sidang Pleno hari ini kita dapat merekomendasikan Dokumen Rancangan RPSDA WS Karangan untuk ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur menjadi Dokumen RPSDA WS Karangan,” ujar Munandar.
Penyusunan dokumen ini telah melalui berbagai tahapan termasuk konsultasi publik dengan pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rencana aksi yang lebih luas. Matrik Rencana Aksi yang dibahas dalam sidang kali ini juga disesuaikan dengan skenario pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Untuk mendorong partisipasi aktif, TKPSDA merencanakan pembangunan sistem berbasis website agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan masukan serta melaporkan pengaduan terkait pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, ajakan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk turut berperan aktif dalam setiap tahap, dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan bangunan-bangunan SDA. Kontribusi ini diharapkan tidak hanya membantu operasional, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, TKPSDA WS Karangan juga berencana meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan SDA di daerah mereka. (adv/diskominfo kaltim)
