SAMARINDA. Ada banyak ruas jalan di Samarinda sering terkena macet salah satunya jalan M. Said, Sungai Kunjang. Jalan tersebut merupakan salah satu titik macet yang sulit diurai. Pemkot pun diharap bisa tanggap mengenai persoalan tersebut. Mengingat perkembangan penduduk di wilayah tersebut begitu pesat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya mengatakan, kawasan Kelurahan Lok Bahu saat ini sudah semakin padat penduduk. Pemukiman warga hingga perumahan begitu pesat berkembang. Sementara akses utama masih mengandalkan Jalan M. Said semata.
“Jadi penumpukan kendaraan kerap terjadi. Terutama ketika saat warga beraktivitas,” ucap Angkasa.
Memang titik macet di Kota Tepian terbilang banyak. Seperti Jalan Otto Iskandardinata, Jalan M. Said, serta akses menuju SMU Negeri 1 juga merupakan titik macet cukup parah. Apalagi jalan tersebut merupakan akses utama warga dengan wilayah yang padat penduduk. Sehingga perlu dibuat akses jalan lain agar penumpukan kendaraan tidak pada satu titik saja.
Pemkot diminta dapat membuat akses jalan baru. Tujuannya tentu untuk mengurangi penumpukan kendaraan. Sebab untuk melebarkan jalan sulit dilakukan. Terbentur dengan lahan milik warga.
“Di M. Said itu seperti leher botol. Jalannya menyempit dan jalur berlawanan. Harusnya bisa dibuat jalan alternatif,” imbuhnya.
Jika terganjal anggaran, politisi PDIP ini menilai sebenarnya bisa disiasati. Memakai dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim bisa diusulkan. Begitu pula dengan dana dari pemerintah pusat.
“Jadi sebenarnya tinggal bagaimana pemkot niat untuk melakukannya saja,” tegasnya.
Tinggal bagaimana membagi belanja pembangunan dengan proporsional saja. Apalagi menurutnya, gelontoran APBD untuk membuat jalan baru masih dalam konteks kepentingan publik.
“Saya rasa masih bisa diusahakan. Hal seperti ini jangan dibiarkan berlarut,” pintanya.
Begitu pula dengan kondisi di titik macet lainnya. Pemkot diminta dapat menyiapkan perencanaan dengan matang. Sehingga rencana pembangunan bisa disesuaikan dengan perkembangan kota. “Semua memang tergantung pemerintah. Kami di legislatif mendukung dari sisi anggaran dan pengawasannya,” tandasnya. (uk/bct/adv/dprd smd)
