SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim menekankan pentingnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 bukan sekadar tumpukan rencana di atas kertas. Dokumen tersebut harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Kaltim.
“Jangan sampai hanya jadi tumpukan kertas yang manis dibaca, tapi miskin pelaksanaan,” tegas Syarifatul Sya’diah, juru bicara Fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim.
Syarifatul menekankan bahwa RPJMD harus memperkuat daya saing daerah, mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran, serta memastikan keadilan sosial dalam setiap program. Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang percepatan pembangunan di daerah.
“IKN jangan hanya jadi pusat pembangunan elitis. Harus ada peran aktif daerah dalam menguatkan SDM lokal, menjaga lingkungan, dan memastikan pemerataan ekonomi,” tambahnya.
Menurut Fraksi Golkar, RPJMD yang disusun Pemprov Kaltim dinilai sudah sistematis dan sesuai dengan kebijakan nasional, termasuk Asta Cita dan proyek strategis nasional. Namun, implementasinya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama program unggulan dari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Salah satu program yang disorot adalah GratisPol. Program ini diharapkan dapat dilaksanakan secara adil dan merata, dengan prioritas kepada masyarakat kurang mampu dan siswa berprestasi.
“Program GratisPol harus mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Syarifatul.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar pemerintah provinsi cermat dalam menyusun anggaran program tersebut. Komponen biaya harus dihitung secara detail dan dialokasikan secara proporsional terhadap kebutuhan pembangunan.
“Program GratisPol harus didukung dengan perhitungan anggaran yang matang serta ditopang oleh regulasi daerah,” tegasnya. (adv/dprd kaltim)
