SAMARINDA – Kinerja yang terukur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan. Dengan begitu, pekerjaan yang ditargetkan bakal mudah dicapai.
Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, ukuran kinerja meliputi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai pelayan masyarakat. Tidak hanya secara individu, kinerja terukur ini juga berdampak positif terhadap organisasi pemerintah daerah (OPD).
“Jadi seluruh program maupun kegiatan yang kita kerjakan harus bisa diukur, maksudnya agar kita bisa melakukan manajemen dengan baik mulai dari aspek perencanaan, pengarahan hingga pengawasannya,” papar Andi Harun, Kamis (14/3/2024).
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber kepada para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2024 yang berlangsung di ruang Auditorium Pustlatbang KDOD, Jalan HM Ardans.
Program PKA yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini diikuti sebanyak 40 ASN yang bertugas di wilayah Kaltim. Dalam kegiatan ini, Andi Harun menjadi narasumber yang mempresentasikan materi dengan tema “Manajemen Kinerja Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024”.
Untuk menjalankan manajemen kinerja yang berkualitas, maka setiap orang harus memiliki kemampuan dan motivasi.
“Jadi ketika kemampuan ditambah motivasi, maka itu adalah kuncinya menjadi produktif. Sedangkan jika kemampuan tidak disertai motivasi, tidak akan menghasilkan apapun. Begitu juga sama hasilnya dengan motivasi yang tidak diiringi kemampuan,” paparnya.
Ia menjelaskan, jika kemampuan itu meliputi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan motivasi itu meliputi karakter dan analisis keadaan.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu membuka data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim. Provinsi berjuluk Benua Etam itu merupakan daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi se-Kalimantan pada tahun 2023, yakni 78,2 persen.
Bahkan, Samarinda menjadi kota dengan IPM tertinggi se-Kaltim di 2023 dengan angka 82,3 persen. Di mana angka ini terus mengalami kenaikan sejak 2021 dengan skor 80,7 persen, dan di 2022 dengan skor 81,4 persen.
Melihat data tersebut, Andi Harun mengatakan ia senang, namun menegaskan bahwa ia belum cukup puas. “Senang tentu, tapi dikatakan puas belum. Sebab, IPM tidak bisa jadi patokan kualitas SDM, tapi fokusnya lebih kepada keahlian atau keterampilan,” tegasnya.
Ia menerangkan tentang teori Piramida Maslow yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Menurutnya, sebagai pegawai pasti ada keinginan atau kebutuhan atas prestasi, afiliasi, dan power.
“Tiga kebutuhan dasar ini melekat pada kinerja. Seseorang boleh menginginkan prestasi atau promosi jabatan, pegawai juga tentu boleh bersosialisasi untuk bersinergi, dan seorang pegawai boleh menginginkan power berupa kekuasaan,” jelas Andi.
“Catatan pentingnya dari tiga kebutuhan itu adalah menggunakannya dengan kerja secara profesional dan mendedikasikannya untuk kebaikan,” pungkasnya. (adv/nk/diskominfo samarinda)
