SANGATTA – Investasi senilai Rp 15 miliar yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan pertama tahun sidang 2024/2025, Jumat (22/11/2024).
Perwakilan Fraksi PKS, Syaiful Bakhri, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana ini secara strategis agar membawa manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Syaiful menekankan investasi ini tidak boleh hanya sekadar formalitas, melainkan harus dirancang untuk menghasilkan keuntungan sekaligus dampak sosial yang nyata.
“Investasi ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kutai Timur, baik dalam bentuk peningkatan layanan publik maupun penciptaan lapangan kerja,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri Ketua DPRD Kutim, Jimmy, dan Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Poniso Surryo Renggono, beserta unsur Forkopimda lainnya.
Menurut Syaiful, transparansi adalah kunci untuk memastikan keberhasilan investasi ini. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan dampak yang dihasilkan.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk membuka laporan pengelolaan investasi ini secara berkala. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program investasi pemerintah,” jelasnya.
Ia mendorong adanya evaluasi kinerja BUMD secara rutin untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan optimal. Fraksi PKS, kata Syaiful, akan terus mengawasi dan memastikan investasi ini mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Timur.
“BUMD harus memiliki strategi yang jelas, berbasis analisis risiko yang matang, agar dana publik yang diinvestasikan benar-benar memberikan hasil yang optimal,” tambah anggota Komisi C DPRD Kutim itu.
Selain keuntungan finansial, Syaiful menekankan kesuksesan BUMD juga diukur dari kontribusi sosialnya. Ia berharap investasi ini mampu mendukung pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Dampak sosial harus menjadi salah satu indikator utama keberhasilan BUMD. Kami ingin melihat masyarakat diberdayakan dan adanya peningkatan ekonomi di berbagai sektor,” katanya.
“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan melalui BUMD memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Kutai Timur,” pungkas Syaiful. (yud/adv/dprd kutim)
